Kementerian PANRB dan Mitra Kerja Fokus Integrasi Data Inovasi di JIPPNas

: Focus Group Discussion (FGD) terkait Rencana Kerja JIPPNas dan Perkembangan Pemutakhiran data inovasi pada web JIPPNas, di Jakarta pada Jumat (13/9/2024)/Foto : Humas PANRB


Oleh Farizzy Adhy Rachman, Sabtu, 14 September 2024 | 18:22 WIB - Redaktur: Untung S - 389


Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) saat ini tengah fokus pada pemutakhiran data inovasi di laman Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas).

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Akik Dwi Suharto Rodulfus, dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait Rencana Kerja JIPPNas dan Perkembangan Pemutakhiran Data Inovasi pada web JIPPNas, di Jakarta pada Jumat (13/9/2024).

Akik menjelaskan bahwa JIPPNas berfungsi sebagai Knowledge Management System (KMS), dan data inovasi di platform ini diharapkan dapat terintegrasi secara efisien. "Integrasi ini bertujuan untuk otomatisasi data antar sistem, menyederhanakan penyediaan data, dan menyediakan informasi secara real-time," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Sabtu (14/9/2024).

Sebagai informasi, data awal inovasi pelayanan publik dalam JIPPNas bersumber dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kementerian PANRB, Innovation Government Award (IGA) Kemendagri, dan Laboratorium Inovasi (LABINOV) yang berjumlah 2.928 inovasi pelayanan publik LAN. Dari jumlah tersebut, perlu dilakukan pemutakhiran dan validasi untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas inovasi tersebut. Namun, proses ini masih menghadapi beberapa kendala.

"Dari 2.928 inovasi pelayanan publik yang terdaftar di JIPPNas, kami sudah melakukan pemutakhiran data dan saat ini hasilnya masih 32 persen. Banyak inovasi yang sudah lama namun belum bisa dimutakhirkan," ungkapnya.

Akik juga menyebutkan bahwa pihaknya sedang merancang bentuk integrasi antara pemangku kepentingan melalui website JIPPNas (Kementerian PANRB), Tuxedovation (Kementerian Dalam Negeri), dan Inoland (Lembaga Administrasi Negara). "Kami baru memulai penyusunan integrasi ini. Harapannya, peserta FGD dapat memberikan pandangan mengenai bentuk integrasi dan langkah-langkah ke depannya dalam menyatukan atau pertukaran data antara JIPPNas, Tuxedovation, dan Inoland," tutur Akik.

Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB itu mengungkapkan bahwa tujuan dari integrasi data ini tidak hanya untuk mengurangi redundansi tetapi juga untuk mempermudah pertukaran data. Diharapkan, JIPPNas tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh Kementerian PANRB, Kemendagri, dan LAN, tetapi juga oleh instansi terkait lainnya dalam pengembangan inovasi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara LAN, Hartoto, menjelaskan bahwa Inoland dilengkapi dengan fitur-fitur untuk mendukung inovasi sejak proses hingga pasca proses. Fitur-fitur tersebut meliputi bahan pembelajaran distance learning melalui video, coaching clinic online, ruang konsultasi seperti Laboratorium Inovasi, Model Inovasi, dan Workshop Champion of Innovation.

Pada fase pasca proses, ekosistem pengetahuan dan inovasi akan menyediakan informasi dan perangkat monitoring serta evaluasi untuk feedback pengembangan inovasi selanjutnya, seperti pengukuran dampak/manfaat inovasi dan keikutsertaan dalam kompetisi inovasi.

"Inoland dilengkapi dengan beberapa layanan inovasi yang mencakup informasi mengenai produk layanan yang dimiliki dan dijalankan oleh Pusat Inovasi Administrasi Negara, termasuk Laboratorium Inovasi, Workshop Champion Inovasi, dan Pengukuran Dampak Inovasi," pungkasnya.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Jumat, 4 Oktober 2024 | 18:09 WIB
Kolaborasi Kementerian, 720 Sekolah Dapat Penghargaan Adiwiyata 2024
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Jumat, 4 Oktober 2024 | 18:06 WIB
Komisi Yudisial Terapkan Core Values ASN BerAKHLAK untuk Pelayanan Prima
  • Oleh Eko Budiono
  • Jumat, 4 Oktober 2024 | 19:09 WIB
Kemendagri Bahas Penyusunan PP untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Jumat, 4 Oktober 2024 | 16:00 WIB
Indonesia Percepat Aksesi OECD dengan Peluncuran Portal Digital Koordinasi