Pentingnya Digitalisasi dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Jakarta, InfoPublik - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya penggunaan digitalisasi dalam menjalankan roda pemerintahan, dan juga perihal pelaksanaan reformasi birokrasi.

Hal itu disampaikan saat bertemu sekaligus mengajar para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan Sapa ASN di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat (19/7/2024).

“Bapak Presiden RI sudah banyak meresmikan jalan tol fisik, dan ini saatnya kita membangun jalan “Jalan Tol Pelayanan Publik” melalui digitalisasi, menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden,” ucap Anas dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Jumat (19/7/2024).

Sebagaimana dilansir dari siaran pers yang diterima InfoPublik pada Jumat (19/7/2024), Menteri PANRB menyampaikan bahwa jika tantangan layanan digital saat ini membutuhkan perubahan dari kondisi yang rumit, kompleks, dan panjang, menjadi lebih simpel, mudah, cepat, dan transparan.

Ke depannya, masyarakat hanya perlu sekali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal, dengan data pribadi yang aman dan tanpa perlu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Saat ini, Indonesia telah memiliki Govtech “INA Digital” dibawah naungan Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) yang merupakan adaptasi dari success story Govtech negara TOP 20 EGDI. Diyakini bahwa bersama INA Digital sebagai menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia, dapat mewujudkan pelayanan publik yang berbasis citizen-centric yang semakin holistik dan komprehensif. 

Oleh karena itu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah akan meningkat, kualitas hidup masyarakat akan meningkat, dan mendatangkan berbagai dampak positif lainnya.

Anas juga menjelaskan dalam jangka pendek, pada tahun 2024, GovTech akan mengembangkan sembilan layanan prioritas secara terpadu, juga integritas layanan-layanan lain yang sudah siap untuk dikonsolidasikan. 

Dihadapan para ASN Prov Sulsel, Anas menyampaikan bahwa birokrasi merupakan engine yang menentukan keberhasilan suatu negara dan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penuntasan berbagai permasalahan lain yang kita hadapi.

Dalam capaian reformasi birokrasi, Menteri PANRB mendorong agar jajaran pemerintah di lingkup Sulawesi Selatan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Indeks RB Pemprov Sulsel berada jauh diatas Nilai rata-rata RB Pemprov secara nasional. Namun, untuk nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemprov Sulsel masih berada dibawah Nilai Rata-Rata SAKIP Pemprov secara nasional.

“Indeks RB Pemprov Sulsel terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, puncaknya pada 2023 indeks RB Pemprov Sulsel mencapai predikat BB. Sedangkan nilai SAKIP Pemprov Sulsel 2023 predikat B,” ujar Menteri PANRB.

Pemerintah sendiri terus memperkuat birokrasi dengan merekrut 22.723 talenta digital dan 794 auditor yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik melalui teknologi dan pengawasan yang lebih ketat.

Provinsi Sulawesi Selatan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Saat ini, beberapa kabupaten dan kota telah menerapkan MPP Digital, yakni Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bantaeng, Kota Palopo, dan Kabupaten Gowa.

Beberapa kabupaten dan kota lainnya juga telah mengajukan peminatan untuk menerapkan MPP Digital, yakni Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Toraja Utara, Kota Parepare.

Pada sektor layanan pengaduan pelayanan publik, data Lapor! Tahun 2023 menunjukan total laporan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 56 laporan, dengan persentase tindak lanjut sebesar 98 persen. 3 topik laporan terbanyak se-Sulawesi Selatan  yaitu Hak pekerja, infrastruktur jalan, dan izin pertambangan.

Sejalan dengan pernyataan Menteri PANRB, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan Provinsi Sulsel terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Dengan demian masyarakat merasakan kemudahan dalam mengurus pelayanan.

“Kami berharap seluruh upaya kami dapat memberikan dampak nyata pada masyarakat.” tandas Zudan.