- Oleh Dian Thenniarti
- Kamis, 17 Oktober 2024 | 05:52 WIB
: Sinergi Operasi Hubla dengan Kejaksaan dan Bea Cukai terhadap kepatuhan mengaktifkan AIS dan penanganan pelanggaran kepabeanan. Foto : Kemenhub
Oleh Dian Thenniarti, Rabu, 17 Juli 2024 | 06:00 WIB - Redaktur: Untung S - 320
Jakarta, InfoPublik - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai melakukan Kick off Meeting Operasi Sinergi Bersama dalam rangka memperkuat integritas dan keamanan di sektor maritim Indonesia.
Kolaborasi tersebut merupakan upaya penegakan kepatuhan terhadap kewajiban mengaktifkan Automatic Identification System (AIS), serta penanganan pelanggaran kepabeanan dan isu-isu terkait lainnya.
Dirjen Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi menjelaskan, AIS merupakan sistem penting yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.
"AIS membantu dalam melacak pergerakan kapal secara real-time, mengurangi risiko tabrakan, dan memudahkan identifikasi kapal dalam situasi darurat," ujarnya sebagaimana dikutip InfoPublik pada Rabu (17/7/2024).
Lebih lanjut dikatakan Capt. Antoni, kepatuhan terhadap kewajiban mengaktifkan AIS menjadi sangat krusial. Untuk itu, dengan sinergi yang kuat antara semua stakeholder, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan ini dan memastikan operasional kapal berjalan dengan aman dan efisien.
Kolaborasi ini merupakan implementasi dan komitmen antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kejaksaan, maupun Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan keselamatan, keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim.
Adapun isu-isu kepabeanan dan pelanggaran lainnya yang membutuhkan tindak lanjut dari Kejaksaan juga menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama para stakeholder.
Kolaborasi yang terjalin tersebut, menurut Capt. Antoni tidak hanya akan membantu dalam penegakan hukum, tetapi juga akan menciptakan iklim bisnis yang lebih transparan dan akuntabel.
"Saya berharap, dengan adanya kerja sama ini, kita dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberantas praktik - praktik yang merugikan negara dan masyarakat," tegasnya.
