Kominfo akan Rilis Aturan Baru Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Satelit dan Orbitnya

: Kantor Kominfo. Foto: InfoPublik


Oleh Wahyu Sudoyo, Kamis, 4 April 2024 | 08:33 WIB - Redaktur: Untung S - 175


Jakarta, InfoPublik – Aturan baru tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio úntuk Keperluan Satelit dan Orbit Satelit akan dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengakomodasi perkembangan trend dan teknologi dalam satu dekade terakhir, seperti High Throughput Satelit (HTS), Earth Stations In Motion (ESIM), serta satelit Internet of Things (Iot).

“Untuk mengakomodasi perkembangan trend dan teknologi tersebut perlu dilakukan penyempurnaan atas regulasi penggunaan satelit dan orbit satelit di Indonesia yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Kabiro Humas) Kominfo, Raden Rhina Anita Ernita Martono, di Jakarta pada Rabu (3/4/2024).

Rhina mengatakan, penyempurnaan regulasi penggunaan satelit dan orbit satelit ini perlu dilakukan untuk menyederhanakan birokrasi dan perizinan satelit di Indonesia.

Selain itu, regulasi baru tersebut dinilai akan mendorong peningkatan penyediaan kapasitas satelit nasional yang tidak hanya bertumpu pada penggunaan filing satelit Indonesia, namun dapat juga melalui kerja sama dengan operator satelit global.

Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika itu akan mengatur ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan satelit dan orbit satelit yang pada pokoknya sebagai berikut:

  1. pendefinisian terminologi terkait penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan satelit dan orbit satelit;
  2. penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan satelit, meliputi ketentuan mengenai:
  3. izin stasiun radio stasiun bumi;
  4. izin stasiun radio angkasa;
  5. pendaftaran dan pemberian tanda pengenal stasiun bumi;
  6. notifikasi stasiun bumi ke Internasional Telecommunication Union;
  7. stasiun bumi di pesawat udara dan kapal laut; dan
  8. penggunaan satelit asing;
  9. penggunaan orbit satelit, meliputi ketentuan mengenai:
  10. pendaftaran filing satelit;
  11. koordinasi satelit;
  12. pengadaan satelit;
  13. peluncuran dan penempatan satelit serta tanggung jawab perdata;
  14. pengoperasian satelit;
  15. akhir umur masa operasi satelit;
  16. tidak ada satelit di slot atau lokasi orbit satelit;
  17. hak penggunaan filing satelit Indonesia;
  18. biaya filing satelit; dan
  19. kapasitas satelit nasional;
  20. pengawasan dan pengendalian;
  21. ketentuan mengenai kuasa perhitungan (accounting authority);
  22. ketentuan peralihan terkait penggunaan satelit asing, Izin Stasiun Radio (ISR) angkasa, dan hak penggunaan filing satelit Indonesia yang telah diterbitkan sebelumnya

Dalam perumusan regulasi baru itu, lanjut Rhina, Kementerian Kominfo memandang perlu dilakukan konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk keperluan satelit dan orbit satelit.

Hal itu dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, terkait peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

“Untuk penyempurnaan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut dilakukan konsultasi publik sampai dengan 20 April 2024 dan masukan dapat disampaikan melalui email ke alamat sury002@kominfo.go.id, mtau003@kominfo.go.id, fauz001@kominfo.go.id, dan lign001@kominfo.go.id. 

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Jumat, 24 Mei 2024 | 19:53 WIB
Kata Jurnalis, Media Kit World Water Forum ke-10 sesuai Tema Acara
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Jumat, 24 Mei 2024 | 14:49 WIB
Menkominfo Peringatkan ISP Kooperatif Berantas Konten Judi Online
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Jumat, 24 Mei 2024 | 14:20 WIB
Platform Digital Biarkan Konten Judi Online Diancam Denda Rp500 Juta
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Jumat, 24 Mei 2024 | 14:16 WIB
Kominfo Gercep Kolaborasi Lintas KL Berantas Judi Online
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Kamis, 23 Mei 2024 | 12:21 WIB
Sejak Juli 2023, Kominfo Take Down Hampir Dua Juta Konten Judi Online
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Kamis, 23 Mei 2024 | 11:46 WIB
Presiden Ingin Satgas Judi Online Tunjukkan Hasil Kerja Konkret