Tangani TBC-Polio, Kemendagri Ingatkan Keseriusan Kepala Daerah

Hal itu disampaikan Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penanggulangan TBC dan Polio di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, melalui keterangan resmi, Senin (8/7/2024).

“Teman-teman kepala daerah diharapkan untuk serius menangani masalah ini," kata Tomsi.

 

Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, Tomsi menyebut baru 47 kepala daerah dari 514 kabupaten/kota yang menandatangani Surat Keputusan (SK) tentang Penanganan TBC dan Polio.

Padahal SK tersebut penting untuk mendukung penanganan TBC dan polio secara lebih lanjut.

"Tidak hanya gubernurnya, kepala dinas provinsi juga mengoordinir teman-teman kepala dinas di kabupaten dan kota, dicek, diingatkan," katanya.

Di samping itu, Tomsi juga berharap adanya percepatan vaksinasi polio di wilayah Papua melalui kerja sama antara tokoh masyarakat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta TNI dan Polri.

Meskipun dirinya menyadari terdapat tantangan kondisi geografis dan transportasi, Tomsi meyakini pemberian vaksin ini tak terlalu sulit lantaran tidak disuntikkan, tetapi melalui vaksin tetes.

Ia juga menyoroti kinerja pengobatan TBC dan polio di berbagai provinsi. Ia berharap, kepala daerah dapat terus meningkatkan kinerja.

“Oleh sebab itu, kepala daerah dan teman-teman Dinas Kesehatan, tolong kita berusaha sekeras-kerasnya,” ujar Tomsi.

Tomsi menekankan pentingnya pemutakhiran stok obat TBC, dan polio di berbagai daerah yang berdampak terhadap efektivitas penanganan kesehatan.

“Kalau kita melihat tidak melaksanakan pengkinian data, maka orang akan berpikir apa obatnya disuntikkan atau tidak, digunakan apa tidak, dicek apa tidak, kekurangannya berapa,” katanya.