BNPT Ajak Pekerja Migran Hong Kong Tingkatkan Resiliensi Radikalisme

Jakarta, InfoPublik - Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong diajak terlibat resiliensi radikalisme terorisme dengan menguatkan konsep nilai kebangsaan dan persatuan antarsesama WNI di luar negeri.

"Perlu menguatkan konsep kebangsaan, persatuan dan kesatuan dan menjaga orang-orang terdekat agar tidak mudah terhasut oleh ajaran kebencian," ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, dalam keterangannya terkait kunjungan kerja ke Hong Kong pada Senin (11/3/2024).

Kepala BNPT mengatakan penguatan resiliensi tersebt diperlukan karena saat ini masih terdapat aktivitas kelompok penganut ideologi kekerasan di luar negeri.

Modusnya melalui penggalangan dana dan radikalisasi pada perempuan, anak, dan remaja walaupun tidak terdapat aksi terbuka pada 2023 lalu. 

"Tidak terjadi serangan terorisme pada tahun 2023 di Indonesia namun masih terdapat sejumlah penangkapan pelaku terorisme, upaya penggalangan dana untuk operasional jaringan dan meningkatnya radikalisasi terhadap perempuan, anak dan remaja," ungkapnya. 

Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto, menambahkan, aktivitas kelompok radikalisme terlihat dari hasil penelitian terkait PMI dan jenis kasus yang pernah terjadi kepada PMI di Hong Kong.

"Ada aktivitas di media sosial, pendanaan hingga berkomitmen untuk melakukan bom bunuh diri di Indonesia," kata Andhika.

Sementara itu, Konsul Jenderal KJRI Hong Kong, Yul Edison, menyambut baik upaya BNPT melaksanakan program pencegahan terorisme untuk meningkatkan resiliensi PMI di Hongkong terhadap radikal-terorisme. 

Sebab, saat ini terdapat ratusan ribu WNI yang ada di Hong Kong, dengan mayoritas adalah PMI, yang selama ini telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah Hongkong karena bekerja dengan baik.

"Kami mendukung program pencegahan terorisme baik offline maupun hibrid, sebagai contoh pada kegiatan welcoming program kepada PMI yang baru datang ke Hongkong," tutur dia.

Sedangkan Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, Irjen Pol. I Ketut Suardana mengatakan, PMI berperan penting sebagai penyumbang devisa kedua setelah migas untuk dapat berangkat secara prosedural. 

"PMI tidak boleh berangkat secara non-prosedural karena rawan menjadi korban TPPO," tandas Ketut.