DPR Minta Penjelasan Menpora Terkait LKKP BPK 2016

:


Oleh Tri Antoro, Senin, 29 Mei 2017 | 14:57 WIB - Redaktur: Juli - 518


Jakarta, InfoPublik - Komisi X DPR RI meminta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menjelaskan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas lembaga yang dipimpinnya.

"Kemenpora meraih kriteria disclaimer. Kami dari Komisi X sangat menyayangkan hal itu," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil pada saat rapat kerja dengan Menpora di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/5).

Kemenpora sebagai mitra kerja Komisi X DPR RI, lanjut Sutan, tentunya menginginkan yang terbaik dalam hal melakukan pengelolaan anggaran supaya mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kami ingin mendapatkan penjelasan dari Kemenpora mengenai strategi kedepannya mendapatkan WTP," tuturnya. 

Sutan berharap, pasca rapat kerja dengan komisi X, Kemenpora mampu mengatasi kendala yang sedang dihadapi oleh jajarannya, sehingga pengelolaan anggarannya dapat diklasifikasiakan sebagai WTP. "Permasalahan ini harus tuntas," ujar Sutan. 

Menanggapi hal itu, Menpora Imam Nahrawi mengakui, pihaknya telah mendapatkan laporan dari BPK dengan kriteria  disclaimer, karena terdapat 16 temuan yang besarannya mencapai Rp144 miliar.

Namun, pihaknya telah menyusun berbagai upaya dan strategi, agar pemeriksaan BPK yang selanjutnya mendapatkan WTP. "Kemenpora melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kondisi terkait," kata Imam. 

Diketahui, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan, segera menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan ke depan.

"Sesuai peraturan tata tertib DPR RI  pasal 161, maka laporan hasil pemeriksaan paling lambat tiga bulan setelah LKPP disampaikan BPK kepada DPR,” kata Taufik Kurniawan, saat Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat (19/5).   

Dia melanjutkan, nantinya setiap fraksi akan diberikan kesempatan untuk membahas hasil LHP tersebut saat rapat dengan mitra kerja terkait. "DPR melalui seluruh fraksi akan menyampaikan pandangannya terhadap laporan BPK ini," ucapnya.