Jakarta, Infopublik – Komisi Yudisial (KY) memperkuat upaya pencegahan pelanggaran etik hakim melalui program Rintisan Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU). Program ini dirancang untuk menata pemantauan persidangan agar lebih sistematis, terkoordinasi, dan mampu menyediakan catatan faktual ketika muncul dugaan pelanggaran perilaku hakim.
Melalui kolaborasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, KY mendorong pemantauan yang tidak hanya merespons laporan setelah persoalan terjadi, tetapi juga membantu mencegah intervensi terhadap hakim selama proses persidangan berlangsung.
“Pada prinsipnya, pemantauan yang dilakukan oleh KY itu adalah menjaga Bapak dan Ibu Hakim dari intervensi-intervensi para pihak maupun pihak lain terhadap berjalannya proses persidangan,” ujar Wakil Ketua KY Desmihardi di hadapan para hakim PN Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
Selama ini, KY menerima permohonan pemantauan dari para pihak maupun pengadilan, terutama untuk perkara yang menarik perhatian publik. Melalui PERANTAU, praktik tersebut akan diperkuat dengan mekanisme yang lebih terstruktur, termasuk komunikasi antara petugas pemantau dan pihak pengadilan.
Hasil pemantauan juga dapat menjadi bahan pembanding ketika KY menerima laporan masyarakat mengenai proses persidangan. Dengan demikian, penilaian terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim tidak hanya bertumpu pada keterangan pelapor, tetapi juga dapat mempertimbangkan catatan faktual dari pemantauan langsung.
Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Abhan, menjelaskan bahwa PERANTAU bukan sepenuhnya praktik baru. Program ini menjadi kerangka kelembagaan untuk memastikan pemantauan berjalan lebih tertata, mulai dari kesiapan informasi dan akses persidangan hingga koordinasi serta penyediaan fasilitas pendukung.
Abhan menegaskan, pengawasan KY mengutamakan pencegahan agar potensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dapat diminimalkan sejak awal. “Orientasi pengawasan kami adalah pada pencegahan, bukan penindakan. Sebisa mungkin kita melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran kode etik, perilaku, dan performa hakim,” tegasnya.
Pendekatan ini menempatkan pemantauan sebagai instrumen untuk menjaga akuntabilitas sekaligus melindungi independensi hakim. Petugas KY dapat mencatat fakta yang terjadi selama persidangan, tetapi tidak berwenang mencampuri pemeriksaan perkara ataupun memengaruhi putusan majelis hakim.
Agar pelaksanaannya efektif, Abhan mendorong kesepakatan mengenai mekanisme operasional bersama, termasuk pengaturan akses dan fasilitas bagi petugas pemantau. Kejelasan prosedur diperlukan agar pengawasan berlangsung profesional dan proporsional tanpa mengganggu jalannya persidangan.
Ketua PN Jakarta Pusat Husnul Khotimah menyambut baik penguatan kolaborasi tersebut. Ia mendorong komunikasi antara KY dan PN Jakarta Pusat dilakukan secara berkala, salah satunya melalui pertemuan rutin setiap enam bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemantauan dan membahas kebutuhan kedua lembaga.
Melalui PERANTAU, KY dan PN Jakarta Pusat diharapkan dapat membangun pola pengawasan yang lebih konsisten. Tujuannya bukan mengambil alih kewenangan pengadilan, melainkan memastikan perilaku hakim tetap terjaga, potensi pelanggaran etik dapat dicegah, dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan terus diperkuat.