Jakarta, InfoPublik – Independensi hakim dalam memutus perkara harus berjalan beriringan dengan integritas dan kepatuhan terhadap kode etik. Di sinilah Komisi Yudisial (KY) berperan menjaga kehormatan dan perilaku hakim tanpa mencampuri kewenangan hakim dalam memeriksa serta memutus perkara.
Ketua KY Abdul Chair Ramadhan menegaskan, pengawasan etik merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan kehakiman sekaligus membangun peradilan yang berkeadilan, profesional, dan akuntabel.
“Kita harus berpikir secara teoretis dan filosofis. Persoalan integritas dan profesionalitas sangat penting. KY tidak akan memeriksa penerapan pasal karena hal tersebut merupakan mahkota hakim,” ujar Abdul Chair saat memberikan kuliah umum bertema Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman guna Mewujudkan Judicial Independence dalam Rangka Good Governance di Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (18/11/2026).
Menurut Abdul Chair, penilaian terhadap pertimbangan hukum dan putusan hakim harus dibedakan dari pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etika. KY tidak mengambil alih kewenangan hakim dalam memutus perkara, tetapi memiliki mandat konstitusional untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Pembedaan tersebut penting agar pengawasan etik tidak mengganggu independensi hakim, sementara kewenangan kehakiman tetap dijalankan dengan menjunjung integritas dan profesionalitas.
Abdul Chair menjelaskan, peran KY sebagai penyempurna kekuasaan kehakiman perlu diperkuat melalui landasan teoretis dan filosofis yang jelas. Penegakan hukum, menurutnya, tidak cukup hanya bertumpu pada kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan keadilan prosedural dan substantif.
Ia menilai etika memiliki cakupan lebih luas daripada hukum karena menjadi landasan moral dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab. “Etika itu lebih luas daripada hukum. Etika mendahului hukum. Etika adalah akhlakul karimah. KY dibentuk untuk menegakkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. KY berjuang untuk kepentingan sosial dan negara, sekaligus memperkuat konsepsi kekuasaan kehakiman,” katanya.
Karena itu, pelaksanaan tugas KY harus mengedepankan independensi dan akuntabilitas. Pengawasan yang efektif diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tanpa mengaburkan batas kewenangan antara pengawasan etik dan fungsi mengadili.
Rektor UINSI Samarinda, Zurqoni, mengapresiasi pelaksanaan kuliah umum tersebut. Ia berharap kegiatan ini memperluas wawasan mahasiswa mengenai dinamika penegakan hukum dan peran lembaga negara dalam menjaga kualitas peradilan.
Menurutnya, perubahan dan perkembangan persoalan di masyarakat menuntut kalangan akademisi untuk terus memperbarui pengetahuan serta mengikuti dinamika hukum. “Dinamika persoalan di masyarakat terus berkembang sehingga para cendekiawan harus mengikuti perkembangan tersebut dengan terus belajar dan menambah wawasan. Semoga kuliah umum ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya mahasiswa,” ujar Zurqoni.
Melalui penguatan pemahaman mengenai kewenangan KY dan independensi hakim, kegiatan tersebut diharapkan mendorong kesadaran bahwa peradilan yang berintegritas membutuhkan dua hal yang berjalan beriringan: kebebasan hakim dalam memutus perkara dan penegakan etika yang konsisten.