Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum menyerahkan satu pun nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) seiring disepakatinya pengunduran jadwal pemilihan menjadi 9 Desember 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril Ihza Mahendra, melalui keterangan resmi, usai menghadiri kegiatan penyerahan rekomendasi hak asasi manusia kepada 50 kementerian di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menko Yusril menegaskan, keterlambatan pengajuan kandidat tersebut disebabkan oleh padatnya agenda kenegaraan presiden di luar negeri serta keharusan menempuh prosedur formal pencalonan bersama partai politik pengusung. "Jadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 November adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu," ujar Yusril.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan Tata Tertib MPR, Presiden diwajibkan mengajukan dua nama calon selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari pemungutan suara digelar.
Apabila jadwal pemilihan tetap dilaksanakan pada rencana awal tanggal 2 Desember, tenggat penyerahan nama seharusnya jatuh pada 18 November. Sementara itu, Presiden Prabowo saat ini masih menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, yang dilanjutkan dengan KTT APEC di Shenzhen, China, dan baru dijadwalkan tiba kembali di Tanah Air pada Jumat (19/11/2026). "Jadi memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk berbicara terlebih dahulu dengan partai-partai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang lalu. Walaupun sudah ada rapat dengan partai-partai di Istana Bogor beberapa hari yang lalu, secara formal belum ada rapat resmi dengan partai koalisi pengusung," kata Yusril.
Sesuai amanat UU MD3, bakal calon Wakil Presiden harus diusulkan kepada Presiden oleh satu atau gabungan tujuh partai politik pengusung pada Pilpres 2024. Proses formal tersebut wajib dipenuhi secara cermat guna menghindari cacat prosedur maupun kekurangan syarat administrasi di kemudian hari.
Menanggapi mencuatnya sejumlah nama di ruang publik, termasuk Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Yusril Ihza Mahendra menilai hal itu sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang bersifat informal. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai dua kandidat yang diajukan ke parlemen mutlak berada di tangan Kepala Negara. "Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon Wakil Presiden dan menyerahkan ke MPR itu sepenuhnya ada pada presiden. Itu tidak bisa dicampuri oleh orang lain," katanya.
Setelah dua nama calon resmi diserahkan paling lambat pada 25 November mendatang, tim verifikasi MPR akan bekerja selama dua pekan untuk memeriksa kelengkapan berkas administrasi sebelum menggelar sidang pemilihan melalui pemungutan suara tertutup pada 9 Desember 2026.