Jakarta, InfoPublik - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), M. Maulana Bungaran menegaskan, transformasi di lingkungan kementeriannya bukan sekadar perubahan struktur organisasi atau nomenklatur, melainkan harus menghadirkan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan, hingga pemenuhan hak masyarakat dan warga binaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Maulana saat membuka diskusi kelompok terpumpun (FGD) bertajuk Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Gedung Kemenimipas, Jakarta, yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Kemenimipas di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Maulana Bungaran, pembentukan Kemenimipas sebagai kementerian tersendiri merupakan langkah strategis Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Seiring dengan kebijakan tersebut, tugas dan tanggung jawab yang diemban jajaran kementerian menjadi semakin kompleks di dua sektor utamanya.
Pada bidang keimigrasian, kementerian dituntut memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan modern tanpa mengabaikan fungsi pengawasan serta penegakan hukum. Sementara di bidang pemasyarakatan, fokus diarahkan pada penguatan keamanan dan ketertiban, peningkatan kualitas pembinaan, serta penanganan tantangan kepadatan hunian dan keterbatasan sumber daya.
Guna menjawab berbagai tantangan tersebut, Kemenimipas telah menjalankan 13 program akselerasi pada 2025 yang dilanjutkan dengan 15 program aksi pada 2026.
Program-program itu menjadi kontribusi konkret kementerian dalam mendukung agenda prioritas nasional, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, makan bergizi gratis, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum, hingga peningkatan investasi.
Kendati demikian, Maulana mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi tidak cukup diukur dari banyaknya program, inovasi, maupun penghargaan yang diraih, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya perubahan budaya kerja serta peningkatan profesionalisme aparatur di luar aspek perubahan administratif semata.
"Kami membutuhkan perspektif dari Kantor Staf Kepresidenan untuk menilai keselarasan program kementerian dengan prioritas Presiden, Bappenas untuk melihat kontribusinya terhadap pembangunan nasional, serta dari Komisi XIII DPR sebagai mitra kerja dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan," ujar Maulana Bungaran.
Selain unsur pemerintah dan legislatif, masukan dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, kalangan akademisi, serta media massa juga dinilai krusial guna memperkuat tata kelola transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi publik kementerian. Terkait penerbitan buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dokumen tersebut diproyeksikan tidak hanya mencatat capaian kinerja, tetapi juga menjadi bahan refleksi atas berbagai aspek yang masih perlu dibenahi.
Kegiatan itu turut menghadirkan sejumlah narasumber penanggap, antara lain Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Plt. Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Heru Kreshna Reza, serta perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas.