Jakarta, InfoPublik – Serangan di media sosial terhadap hakim, termasuk anggota keluarga, menjadi tantangan baru bagi independensi peradilan. Pembingkaian opini (framing), penyebaran informasi persidangan tanpa konteks utuh, hingga komentar yang menyerang pribadi berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap proses hukum.
Komisi Yudisial (KY) merespons tantangan tersebut dengan mendorong peningkatan literasi publik dan memperkuat kolaborasi pengawasan melalui program Rintisan Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU). Program ini diarahkan untuk menjaga perilaku hakim dan mendorong transparansi persidangan tanpa mencampuri kewenangan teknis yudisial.
“Program ini memperkuat pengawasan yang berorientasi pada pencegahan, sekaligus membantu memastikan proses persidangan berlangsung transparan dan akuntabel tanpa mencampuri kewenangan teknis yudisial maupun independensi hakim,” kata Abhan di hadapan para hakim Pengadilan Militer II-06 Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dampak tekanan di ruang digital turut dirasakan langsung oleh Ketua Pengadilan Militer II-06 Jakarta, Fredy Ferdian Isnartanto. Ia mengungkapkan, penanganan perkara yang menarik perhatian publik kerap memicu pertanyaan dan komentar warganet melalui media sosial, bahkan merembet kepada keluarganya.
“Saat menyidangkan suatu kasus yang menarik perhatian publik, tak jarang banyak orang bertanya melalui media sosial tentang perkara yang saya tangani. Terkadang mereka berkomentar di akun saya. Ternyata, istri saya juga ikut terkena dampaknya karena mendapat berbagai pertanyaan melalui media sosial,” ujar Fredy.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap hakim di ruang digital tidak selalu berhenti pada kritik terhadap putusan atau jalannya persidangan. Ketika komentar berkembang menjadi serangan pribadi dan menyasar keluarga, dampaknya meluas ke ranah kehidupan pribadi hakim.
Fredy berharap KY turut memperkuat advokasi dan perlindungan bagi hakim yang menghadapi serangan digital. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat penting agar kritik terhadap proses peradilan tetap disampaikan secara bertanggung jawab, tanpa berubah menjadi serangan personal.
Di sisi lain, pengawasan terhadap perilaku hakim tetap diperlukan untuk memastikan akuntabilitas peradilan. Wakil Ketua KY Desmihardi menjelaskan, pemantauan persidangan dapat menjadi data pembanding ketika lembaganya menerima laporan masyarakat yang berpotensi bersifat subjektif.
Hasil pemantauan dapat disandingkan dengan materi laporan untuk menilai ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Fokusnya mencakup perilaku hakim selama persidangan, termasuk cara memimpin sidang dan menjaga ketertiban.
Dengan pendekatan tersebut, pengawasan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara akuntabilitas hakim dan independensi dalam memeriksa serta memutus perkara. Kritik publik tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi, tetapi penilaian terhadap proses hukum perlu didasarkan pada informasi yang utuh dan tidak berubah menjadi tekanan terhadap hakim.
“Kemandirian hakim itu adalah harga mati yang harus kita hormati. Kita tidak akan pernah masuk ke wilayah teknis yudisial,” tegas Desmihardi.