Jakarta, InfoPublik – Dana hibah untuk kelompok masyarakat di Jawa Timur diduga dipotong berlapis sebelum digunakan untuk kegiatan yang diusulkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap, anggaran yang benar-benar dimanfaatkan masyarakat diperkirakan hanya sekitar 55–70 persen dari nilai awal pengajuan.
Dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022, KPK menahan BGS, staf yang disebut sebagai orang kepercayaan anggota DPRD Jawa Timur berinisial AS. Penahanan tersebut merupakan bagian dari penyidikan perkara yang telah berkembang sejak operasi tangkap tangan pada 2022.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, BGS diduga berperan mengoordinasikan pengajuan pekerjaan yang bersumber dari dana hibah, menjadi penghubung dengan para koordinator lapangan (korlap), memeriksa kelengkapan usulan, serta mengoordinasikan dan mengelola setoran komitmen dari para korlap.
"Dugaan praktik tersebut berkaitan dengan alokasi dana hibah yang diperoleh AS selama periode 2019–2022. Nilai alokasi yang disebut dalam pemaparan penyidik mencapai Rp291,5 miliar, dengan rincian Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022,ujar Achmad Taufik, dalam Konferensi Pers Penahanan Tersangka Dugaan TPK Pengurusan Dana Hibah di Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019-2022, Kamis (19/11/2026).
Achmad taufik menduga, dalam pengurusan alokasi tersebut, AS mensyaratkan pemberian komitmen fee kepada para korlap atau pihak yang meminta pergeseran alokasi dana hibah antarangggota DPRD. Besarannya disebut berkisar 15–20 persen dalam persyaratan awal, sementara penyerahan komitmen fee dalam pelaksanaannya disebut mencapai 20–25 persen.
Lanjutnya, penyerahan uang diduga dilakukan melalui tiga cara, yakni secara tunai langsung kepada AS, secara tunai atau transfer melalui BGS, serta dengan membayarkan kebutuhan pribadi AS.
"BGS diduga menjadi penghubung sekaligus koordinator para korlap, termasuk dalam pengumpulan dan pengelolaan komitmen fee. KPK menyebut BGS diduga memperoleh bagian sekitar Rp1,26 miliar dari praktik tersebut," terangnya.
Persoalan tidak berhenti pada dugaan penerimaan uang oleh pihak-pihak yang terlibat. Menurut konstruksi perkara yang dipaparkan KPK, dana hibah yang telah dicairkan kepada kelompok masyarakat masih diduga mengalami pemotongan oleh para korlap.
Akibatnya, anggaran yang benar-benar digunakan untuk program masyarakat diperkirakan hanya sekitar 55–70 persen dari nilai awal pengajuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dugaan korupsi dalam pengurusan hibah tidak hanya berkaitan dengan aliran uang kepada pihak tertentu, tetapi juga berpotensi mengurangi dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
KPK menduga AS menerima total Rp40,5 miliar dari praktik tersebut, sedangkan BGS memperoleh sekitar Rp1,26 miliar. Dalam pemaparannya, penyidik juga menyebut angka total Rp441,7 miliar terkait penerimaan dalam periode 2019–2022. Namun, rincian angka tersebut perlu dibaca sesuai kategori penerimaan yang dimaksud dalam konstruksi perkara.
"KPK menahan BGS selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK. BGS bersama AS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ungkapnya.
Achmad Tufik menerangkan, selain penahanan, penyidik menyita dua unit rumah yang disebut milik BGS, masing-masing berada di Surabaya dan Kabupaten Mojokerto. Penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan aset yang berkaitan dengan perkara.
"Meskipun perkara ini menggunakan pasal terkait suap, penyidik tetap melakukan langkah pemulihan aset karena dana yang menjadi objek perkara bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur," terangnya.
Perkara dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat ini telah berkembang dengan penetapan 21 tersangka pada 5 Juli 2024, terdiri atas empat pihak penerima dan 17 pihak pemberi. KPK membagi penanganannya ke dalam tiga klaster.
Dalam klaster pertama, sejumlah perkara pihak pemberi telah diproses di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, perkara salah satu pihak penerima dihentikan demi hukum karena yang bersangkutan meninggal dunia.
Pada klaster kedua, BGS merupakan pihak yang kini ditahan. Sejumlah perkara pihak pemberi dalam klaster tersebut juga sedang menjalani proses persidangan. Adapun klaster ketiga melibatkan seorang pihak penerima dan dua pihak pemberi.
Achmad taufik menegaskan penanganan perkara ini terus berjalan sebagai bagian dari upaya mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengurusan dana hibah. Pengungkapan aliran uang, peran masing-masing pihak, serta penyitaan aset menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum atas perkara tersebut.