Wakil Kepala BSSN Komjen Pol. Albertus Rachmad Wibowo menyampaikan pemaparan saat sesi isu infrastruktur dan keamanan digital serta siber BTWCon di Sanur, Denpasar, Bali, Selasa (20/10/2026). (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/wsj)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi meningkatnya ancaman siber yang menyasar sektor strategis, termasuk infrastruktur vital nasional.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria mengatakan, perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya agentic AI, membuat ancaman siber semakin kompleks dan berpotensi dilakukan secara lebih terorganisasi.
Karena itu, Kemkomdigi berkoordinasi dengan BSSN untuk memperkuat langkah antisipasi. Pengamanan infrastruktur utama nasional menjadi ranah BSSN, sedangkan Kemkomdigi berperan menyelaraskan kesiapan ekosistem digital. "Ancaman tersebut menjadi perhatian setelah BSSN mencatat sekitar 1,6 juta aktivitas ancaman siber dalam kurun 24 jam melalui dasbor FortiGuard Labs. Aktivitas yang terdeteksi antara lain menyasar sektor keuangan, teknologi, dan pemerintahan," Wamen Nezar belum lama ini.
Namun, angka tersebut perlu dipahami secara tepat. Juru Bicara BSSN Prabaswari menjelaskan bahwa 1,6 juta merupakan jumlah percobaan serangan yang terdeteksi perangkat keamanan, bukan jumlah insiden yang dipastikan berhasil menembus sistem.
BSSN juga telah membentuk 151 Tim Tanggap Insiden Siber di sektor keuangan sebagai bagian dari penguatan kemampuan penanganan insiden.
Pengguna PDN dan Government Cloud Diminta Waspada
Menindaklanjuti situasi tersebut, Kemkomdigi melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital telah mengirimkan surat imbauan kepada pengguna Pusat Data Nasional Sementara 1 (PDN-1), Government Cloud, serta penyelenggara sistem elektronik (PSE) publik.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, meminta instansi terkait meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pengamanan sistem, termasuk melalui pemantauan jaringan secara lebih intensif.
Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan sistem digital yang digunakan instansi pemerintah dan penyelenggara layanan publik tetap terpantau serta memiliki kesiapan menghadapi potensi gangguan keamanan", ujarnya.
Kemkomdigi Telusuri Isu Kebocoran Data
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar menjelaskan bahwa isu kebocoran data yang beredar saat ini merupakan data lama yang kembali diangkat.
Meski demikian, Kemkomdigi tetap melakukan pengusutan dan penindakan dengan berkoordinasi bersama BSSN serta kepolisian.
Alexander Sabar juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Masyarakat perlu memeriksa kebenaran informasi dan memastikan identitas pihak yang menghubungi sebelum memberikan data pribadi atau melakukan transaksi. "Penguatan koordinasi antarlembaga dan peningkatan kewaspadaan pengelola sistem digital diharapkan dapat memperkuat perlindungan infrastruktur vital serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah," tutupnya.
