Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (tengah), dalam konferensi pers dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto, Selasa (3/11/2026). Foto: Dok. Kemenko Kumham Imipas RI
Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah akan mengamati perkembangan pembahasan di DPR RI terkait dinamika hukum ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut disampaikan Yusril melalui keterangan resmi, Selasa (10/11/2026). .
Yusril mengungkapkan, pemerintah belum dapat memberikan tanggapan secara formal mengenai langkah yang akan diambil Parlemen.
Pihaknya masih menunggu apakah DPR akan bergulir ke arah pembentukan panitia angket atau langsung menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
"Apakah nanti DPR akan membentuk panitia angket atau kah tidak perlu dan langsung kepada Hak Menyatakan Pendapat, kami belum tahu dan akan kami amati," ujar Yusril.
Perkembangan di Parlemen dinilai krusial untuk mencermati sikap anggota dewan terhadap dua putusan lembaga peradilan tertinggi, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam perkara sengketa di MK, permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki legal standing. Meski demikian, dalam bagian pertimbangan hukumnya, MK mencatat tidak menemukan bukti meyakinkan terkait kesetaraan ijazah luar negeri Wapres dengan jenjang SMA.
Di sisi lain, MA melalui putusan kasasi mengabulkan gugatan terhadap Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Gibran, yang bertindak membatalkan surat tersebut secara hukum. Yusril menyebutkan bahwa kepastian administrasi negara akan final begitu putusan MA resmi diunggah pada laman platform resminya.
"Jadi masih ada satu proses yang harus dilalui dalam perkara ini dan kalau itu sudah terjadi, sebenarnya proses pembuktian tentang surat keterangan itu sudah selesai," tegas Yusril.
Menko menuturkan, setelah proses hukum tata negara dan pembuktian administrasi rampung, kelanjutan isu ini berada di luar ranah eksekutif. Pemerintah dipastikan tidak menyikapi secara berlebihan karena proses di Parlemen merupakan hak konstitusional dan kewenangan penuh DPR RI.
Pada hari yang sama, usai rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan dewan telah menerima masukan dan aspirasi dari berbagai fraksi partai politik selama masa reses terkait wacana penggunaan Hak Menyampaikan Pendapat.
