Menko Kuham Imipas Yusril Ihza Mahendra saat melakukan konferensi pers terkait kasus penyadapan Presiden, di Banda Aceh, Rabu (4/11/2026). (ANTARA/Rahmat Fajri)
Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI Prabowo Subianto bukan sekadar pelanggaran intersepsi elektronis biasa, melainkan mengarah pada dugaan tindak pidana makar.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril melalui keterangan resmi, Senin (9/11/2026).
Dugaan makar tersebut mencuat lantaran aksi penyadapan menyasar kepala negara yang memegang posisi vital dalam pemerintahan.
Aparat penegak hukum kini mendalami keterkaitan aksi intersepsi ini dengan upaya melumpuhkan fungsi serta tugas konstitusional Presiden.
"Pada saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi, ya. Jadi, untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu. Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar," ujar Yusril.
Yusril menegaskan, status Presiden sebagai primus inter pares membuat penyadapan terhadapnya memiliki konsekuensi hukum yang sangat mendasar dibanding penyadapan terhadap warga sipil biasa.
"Kalau yang disadap itu orang biasa, itu bisa dikatakan tindak pidana [biasa]. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa, namanya presiden melekat dengan jabatannya. Karena itu, penyadapan terhadap presiden tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa," katanya.
Pengusutan mendalam, lanjut Yusril, diperlukan untuk mengungkap motif di balik penembusan informasi tersebut, termasuk potensi ancaman terhadap stabilitas pemerintahan.
"Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada pasal 191 dengan pasal 193, kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, kalau lebih beratnya lagi yang membunuh presiden maupun tingkat pemerintahan, itu kita belum tahu tentang itu, karena masih dalam tahap penyelidikan," katanya.
Meskipun kasus itu melibatkan pejabat tinggi dan menyangkut keamanan negara, pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus.
Penanganan seluruh proses hukum diserahkan sepenuhnya kepada Bareskrim Polri.
Hingga saat ini, penyidik Mabes Polri telah menetapkan empat orang tersangka atas dugaan penyadapan ilegal yang berlangsung sepanjang rentang waktu 2025 hingga 2026, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
