Menlu RI Desak Reformasi PBB dan Dewan Keamanan

Jakarta, InfoPublik — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menegaskan  sistem internasional saat ini harus segera beradaptasi dengan perubahan geopolitik melalui reformasi menyeluruh terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan (DK) PBB.

Langkah itu dinilai krusial agar organisasi multilateral tersebut tetap relevan dalam merespons berbagai dinamika global, konflik internasional baru, serta tantangan modern seperti kecerdasan buatan (AI), dan krisis lingkungan.

Menurut Menlu Sugiono, arsitektur keamanan global yang ada sekarang masih mengacu pada tatanan pasca-Perang Dunia II yang dibentuk sekitar 80 tahun lalu, sehingga sudah tidak akomodatif terhadap realitas kontemporer.

Indonesia secara khusus menyoroti terbatasnya keterwakilan negara-negara berkembang (Global South) di DK PBB serta penggunaan hak veto yang dinilai sering kali mengunci jalan keluar atas krisis kemanusiaan dan politik internasional. “Kalau dalam bahasa yang lebih mudah kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca perang dunia ke-2 waktu itu,” ujar Menlu dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta,. Rabu (27/5/2026).

Selain menyuarakan reformasi kelembagaan, Menlu RI kembali menegaskan posisi teguh Indonesia dalam mendukung penuh kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution).

Menlu menyebutkan, penyelesaian isu Palestina merupakan ujian nyata bagi kredibilitas dan taji PBB di mata dunia. “Kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai dan untuk ini tentu saja peran PBB, peran Dewan Keamanan merupakan sesuatu yang sangat instrumental dalam rangka mencapai tujuan tersebut,” tegasnya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mengingatkan komunitas internasional akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum laut internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).

Penegakan hukum itu dinilai vital demi mencegah wilayah laut bergeser menjadi arena perebutan kekuasaan atau instrumen tekanan politik antarnegara.

Pada kesempatan yang sama, Indonesia menyampaikan tuntutan keras terkait pelindungan keselamatan berlapis bagi pasukan penjaga perdamaian PBB.

Desakan itu menyusul gugurnya empat personel militer Indonesia yang tengah bertugas dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon.