Jakarta, InfoPublik – Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8, Duta Besar Sohail Mahmood, mengungkapkan  negara-negara anggota D-8, termasuk Pakistan, Turki, dan Mesir, tengah aktif melakukan upaya mediasi guna mencegah eskalasi lebih lanjut dalam konflik Iran melalui rencana perundingan gencatan senjata di Islamabad, Pakistan.

Mahmood menyatakan,  diplomasi di balik layar yang dilakukan selama beberapa minggu terakhir telah menciptakan peluang krusial bagi Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk menjauh dari ambang kehancuran.

Meski risiko terhadap pasar energi global dan pasokan minyak Teluk masih sangat tinggi, ia berharap semua pihak bertindak bertanggung jawab dalam pembicaraan diplomatik tersebut.  "Semua pihak memiliki tugas dan tanggung jawab historis dalam pembicaraan gencatan senjata yang direncanakan antara AS dan Iran di Pakistan," ujar Mahmood, melalui keterangan resmi, Sabtu (11/4/2026).

Di sisi lain, Indonesia yang memegang keketuaan D-8 periode 2026–2027 memastikan bahwa agenda kerja organisasi tetap berjalan meski terjadi dinamika geopolitik.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 yang semula dijadwalkan pada April terpaksa ditunda untuk mencari waktu yang lebih kondusif.

Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menegaskan penundaan tersebut tidak membatalkan komitmen Indonesia dalam memimpin organisasi yang kini beranggotakan sembilan negara tersebut, setelah bergabungnya Azerbaijan pada Desember 2024.  "Prioritas-prioritas kita masih akan dilanjutkan. Tak ada pembatalan, tetapi kita hanya mencari waktu yang lebih tepat. Hal ini juga terus dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal D-8 serta negara-negara anggota yang lain," kata Vahd Nabyl melalui keterangan resmi, Rabu (8/4/2026).

Selama masa keketuaannya, Indonesia mengusung tema "Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama."

Terdapat lima pilar prioritas yang akan diperjuangkan Indonesia, yakni penguatan perdagangan, pengembangan ekonomi halal, ekonomi hijau dan biru, konektivitas digital, serta reformasi internal organisasi.

D-8 dibentuk pada tahun 1997 sebagai wadah kerja sama ekonomi bagi negara-negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim.

Saat ini anggota D-8 terdiri dari Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turki, dan anggota terbaru, Azerbaijan.