Kemkomdigi Dorong Peserta Bimtek Aktif Bahas Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

Bandung, InfoPublik – Direktur Informasi Publik Direktorat Jenderal Komunikasi dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nursodik Gunarjo, mengajak seluruh peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, dan memperluas wawasan selama kegiatan berlangsung.

“Makin baik pemahaman kita terhadap layanan informasi publik, semakin besar pula kontribusi kita dalam mewujudkan masyarakat yang terinformasi, inklusif, dan partisipatif. Semoga bimtek ini membawa manfaat besar bagi kita semua,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, para peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai batasan informasi yang dapat dan tidak dapat dibuka kepada publik, khususnya terkait dokumen pengadaan barang dan jasa yang mengandung informasi dikecualikan. Hal ini penting agar pelaksanaan keterbukaan informasi tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap kepentingan strategis.

Diketahui, dalam Bimtek ini, para peserta akan mendapatkan dua sesi utama, yaitu:

• Sesi 1 (Pukul 10.00–12.00 WIB):
  Topik: Transparansi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Publik
  Narasumber: Ketua Komisi Informasi Pusat
  Moderator: Perwakilan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat
• Sesi 2 (Pukul 13.30–16.55 WIB):
  Topik: Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta praktik terbaik pengelolaan informasi pengadaan di badan publik
  Narasumber: Kepala Biro Humas dan Umum dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta perwakilan PPID Kementerian Keuangan
  Moderator: Perwakilan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat

Sebagai bagian dari peningkatan partisipasi peserta, panitia juga menyediakan kuis interaktif menggunakan platform Kahoot, yang terbuka untuk seluruh peserta dengan hadiah menarik.

Kegiatan itu diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antar-PPID dan memastikan pengelolaan informasi publik yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif, terutama terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.