Pemerintah Kawal RUU Hak Cipta untuk Pelindungan Industri Musik

Jakarta, InfoPublik  - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengawal proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang baru dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan industri musik, mulai dari pencipta, pelaku pertunjukan, produser rekaman, hingga masyarakat pengguna.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan,  saat menerima audiensi dari Aliansi Industri Rekaman Musik Indonesia Bersatu (ASIRI) di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Otto menyatakan, pemerintah melalui Kemenko Kumham Imipas berkomitmen penuh untuk mendukung penguatan regulasi serta penegakan hukum guna melindungi hak cipta dan hak terkait, khususnya dalam konteks distribusi dan pemanfaatan karya musik di era digital yang terus berkembang.

"Kami menyadari bahwa tantangan kekayaan intelektual semakin kompleks," ujar Wamenko Otto Hasibuan melalui keterangan resmi, Kamis (12/6/2025).

Sementara itu, Ketua Umum ASIRI Gumilang Ramadhan menyampaikan beberapa catatan penting terkait revisi UU Hak Cipta, dan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Lisensi Lagu dan Musik.

Dia menyuarakan aspirasi industri rekaman yang saat ini menghadapi tantangan serius dari sisi pembajakan digital, penyalahgunaan karya rekaman, perlindungan terhadap karya yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), hingga kebutuhan akan kejelasan dalam mekanisme lisensi dan distribusi royalti.

ASIRI pun mendukung penuh revisi UU Hak Cipta, namun revisi tersebut harus mampu menghadirkan kejelasan hukum bagi seluruh pemilik hak sekaligus menjamin keseimbangan antara perlindungan dan keterbukaan akses.

"Kami mendorong adanya pemisahan yang tegas antara lisensi first use dan secondary use, serta perluasan masa perlindungan karya rekaman menjadi 70 tahun sesuai standar internasional," ujar Gumilang.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi platform digital agar tidak menjadi tempat subur bagi konten ilegal.

Turut hadir dalam pertemuan, yakni Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas Nofli serta Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual Kemenko Kumham Imipas Syarifudin.