Jakarta, InfoPublik - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Isu-Isu Strategis dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia" di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya diskusi berbasis ilmiah, dan partisipasi publik sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia.
Bima mengatakan, diskusi itu merupakan kick-off dari rangkaian pertemuan selanjutnya yang melibatkan daerah.
"Saya akan memandu agar waktu berjalan efektif, karena kita membutuhkan betul-mungkin ini bukan pertemuan yang pertama, nanti akan ada serangkaian ada FGD dan kita ingin sekali agar teman-teman di daerah juga bisa terlibat," kata Bima dalam keterangan resmi, Kamis (23/1/2025).
Bima juga menyoroti beberapa isu strategis kepemiluan yang perlu didalami.
Hal itu seperti pertanyaan soal revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada apakah akan berada di bawah payung omnibus law politik atau cukup fokus pada dua undang-undang tersebut.
Kemudian, juga terkait presidential threshold dan implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan semua partai politik mencalonkan presiden.
Ada pula isu manfaat dan dampak pilkada langsung dibandingkan dengan pilkada melalui DPRD, khususnya terkait biaya politik yang tinggi, hingga keserentakan pemilu dan dampaknya terhadap tingkat partisipasi politik.
“Kita ingin kita agar bisa fokus ke isu-isu utama, tapi kalau nanti ada tambahan silakan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini.
Dia mengatakan, melalui FGD tersebut, pihaknya optimistis dapat terus menggali dan memetakan permasalahan utama yang memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.
Tidak hanya itu, diskusi ini juga diharapkan dapat mengeksplorasi model demokrasi dan sistem kepemiluan yang ideal sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia dan tantangan global.
Hasil diskusi ini nantinya akan menjadi rekomendasi perbaikan terhadap sistem kepemiluan di Indonesia.
"Salah satu tujuan dari kegiatan ini yakni mengeksplorasi bentuk model demokrasi dan sistem kepemiluan yang ideal, sesuai dengan nilai-nilai budaya, karakteristik masyarakat Indonesia dan tuntutan globalisasi," kata Yusharto.
Sebagai informasi, dalam forum tersebut BSKDN Kemendagri menghadirkan sejumlah pakar yang memiliki perhatian terhadap isu kepemiluan.
Mereka di antaranya Dewan Penasihat Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Saiful Mujani; Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati; Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Rendy N.S. Umboh; serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam International Indonesia (UIII) Philips J. Vermonte.
Selanjutnya, ada pula Founder Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi; Direktur Eksekutif Charta Politika Paulus Julius Yunarto Wijaya; Peneliti CSIS Arya Fernandes; Dosen Fakultas Hukum UI Titi Anggraini; The Asia Foundation Mochamad Mustafa; Dosen Universitas Katolik Parahyangan Bonggas Adhi Chandra.
_thumb.jpg)
3_thumb.jpg)
1_thumb.jpg)
_thumb.jpg)
