Indeks Integritas Nasional 2024 Meningkat, KPK Serukan Perbaikan Berkelanjutan

Jakarta, InfoPublik – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 di Gedung Merah Putih KPK. Survei ini melibatkan 94 kementerian/lembaga (K/L), 37 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten/kota, serta dua badan usaha milik negara (BUMN), dan menghasilkan skor indeks integritas nasional sebesar 71,53.

Indeks Integritas Nasional tahun ini mencatatkan kenaikan 0,56 poin dari tahun sebelumnya. Namun, meski ada peningkatan, capaian tersebut belum cukup untuk mengubah kategori integritas nasional yang masih berada dalam status "rentan."

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa peningkatan indeks integritas membutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi untuk memimpin perbaikan secara nyata dan menjadi teladan dalam perubahan budaya. “Integritas harus dibiasakan hadir secara sistematis dalam kehidupan sehari-hari, agar berkembang menjadi kesadaran kolektif,” ujar Setyo, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Jumat (24/1/2025).

Setyo juga menyatakan bahwa, setelah dirilisnya hasil SPI 2024, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (K/L/PD) diharapkan untuk melakukan perbaikan berdasarkan hasil survei tersebut. Ia mendorong agar masing-masing instansi melakukan analisis mandiri dan merancang langkah-langkah perbaikan agar capaian tahun depan bisa lebih baik.

“Silakan dievaluasi hasil SPI bagian masing-masing, karena saya yakin proses SPI ini sudah dilakukan secara profesional,” ujarnya. Ia juga membuka ruang untuk koordinasi lebih lanjut agar instansi yang memiliki kategori rentan dapat lebih waspada dan menjaga integritas.

Beberapa instansi yang mencatatkan skor SPI terbaik antara lain Kementerian Luar Negeri dengan skor 85,73, Bank Indonesia dengan skor 86,7, Pemprov Jawa Tengah dengan skor 79,5, Kota Yogyakarta dengan skor 79,4, dan Kabupaten Batang dengan skor 80,5.

Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 ini melibatkan mitra seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) untuk memastikan metodologi yang valid. Selain itu, survei ini juga melibatkan 40 perguruan tinggi negeri, 1 perguruan tinggi keagamaan Islam, serta pakar survei, akademisi, dan konsultan.

Dari hasil SPI 2024, terungkap bahwa masih terdapat sejumlah masalah serius dalam praktik penyalahgunaan di beberapa sektor. Penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa tercatat masih terjadi, dengan responden melaporkan adanya pemberian uang, barang, atau fasilitas oleh pengguna layanan kepada pegawai di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, kasus suap dan gratifikasi terjadi di 90 persen kementerian/lembaga dan 97 persen pemerintah daerah. Tidak hanya itu, penyalahgunaan fasilitas dan anggaran kantor juga ditemukan di seluruh KLPD.

Selain itu, responden internal juga melaporkan adanya gratifikasi terkait promosi atau mutasi jabatan yang terjadi di seluruh KLPD, yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengawasan internal di berbagai instansi.

KPK berharap bahwa hasil SPI 2024 ini tidak hanya bermanfaat bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memitigasi risiko korupsi, tetapi juga dapat mendorong partisipasi publik dalam pencegahan korupsi. Dengan demikian, hasil SPI dapat menjadi dasar kebijakan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang bebas dari korupsi.