Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (12/11/2024)/ foto: humas Kemenperin
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memiliki pagu anggaran sebesar Rp2,51 triliun pada 2025, turun 34 persen dibandingkan anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp3,83 triliun. Meski demikian, Kemenperin berkomitmen untuk terus mengembangkan sektor industri manufaktur di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (12/11/2024). Ia menegaskan bahwa meskipun anggaran merupakan elemen penting, pembangunan industri tidak hanya bergantung pada besar kecilnya APBN.
“Sebagai kementerian yang bertugas membina dan mengembangkan industri manufaktur, kami percaya bahwa terdapat instrumen lain yang dapat digunakan, baik oleh legislatif maupun eksekutif, untuk mendukung pertumbuhan industri,” ujar Agus.
Menperin juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi VII DPR RI atas usulan mereka untuk meningkatkan anggaran Kemenperin tahun 2025 dan berjanji untuk terus memperjuangkan hal ini di tingkat pemerintahan. Namun, ia menekankan bahwa regulasi yang mendukung pertumbuhan industri juga sangat penting.
Agus menyampaikan terima kasih kepada Komisi VII DPR RI yang telah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perindustrian sebagai prioritas di Badan Legislasi. “RUU Perindustrian dapat menjadi game changer dalam membina sektor industri, mengingat banyak regulasi sektoral saat ini yang kurang mendukung upaya kita,” jelasnya.
Penurunan anggaran ini berdampak signifikan pada sejumlah program prioritas Kemenperin. Salah satunya adalah pengurangan pendampingan teknis untuk memenuhi standar industri hijau, dari target 50 perusahaan menjadi hanya 25. Selain itu, program fasilitasi dan pembinaan industri halal hanya dapat menjangkau 1.000 industri dari total target 6.000.
Program penumbuhan wirausaha baru (WUB) juga terpengaruh, hanya dapat mendukung 1.365 pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dari kebutuhan 3.906 IKM. Pelatihan vokasi sistem 3in1 hanya akan mencakup 1.070 peserta dari total kebutuhan 25.170 orang.
Dalam sektor pendidikan vokasi, Politeknik dan Akom Kemenperin hanya dapat mendukung 2.537 mahasiswa, meninggalkan 10.096 mahasiswa tanpa pendanaan. Untuk tingkat SMK, anggaran hanya mencakup 1.712 siswa, sedangkan 6.763 siswa lainnya tidak dapat dibiayai.
Selain itu, program restrukturisasi permesinan hanya dapat membantu 73 perusahaan dari total kebutuhan 422. Pengembangan dan hilirisasi industri berbasis rumput laut, sagu, teh, susu, dan hasil hortikultura tidak mendapat alokasi anggaran sama sekali.
Kemenperin juga tidak dapat membiayai partisipasi dalam pameran internasional seperti World Osaka Expo, High Point Market North Carolina, Hongkong Food Expo, dan Paris Airshow pada tahun 2025.
Dampak lainnya adalah penurunan jumlah sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dapat diberikan. Tahun depan, Kemenperin hanya mampu menerbitkan 875 sertifikat dari total kebutuhan 3.375.
Agus menegaskan bahwa penurunan anggaran juga mempengaruhi program pendampingan kawasan industri untuk mematuhi regulasi serta penyusunan regulasi turunan Peraturan Pemerintah (PP) Perwilayahan Industri.
Menperin Agus berharap sinergi antara Kemenperin dan Komisi VII DPR RI dapat terus berjalan baik. “Industri masih menjadi kontributor utama bagi perekonomian nasional, dan ini sejalan dengan target pemerintahan Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen,” ujar Agus.
