DPD Jabar Soroti Pelatihan dan Data Akurat untuk Pengentasan Kemiskinan

Jakarta, InfoPublik – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Jawa Barat, Agita Nurfianti, menekankan pentingnya pendekatan efektif dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Barat, khususnya bagi generasi muda.

Ia menyarankan bahwa pelatihan dan peningkatan keterampilan lebih efektif dibandingkan dengan Bantuan Sosial (Bansos) dalam mendorong produktivitas generasi muda. Agita juga menyoroti pentingnya pembaruan data yang akurat untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.

"Pengentasan kemiskinan melalui pelatihan bagi generasi muda lebih produktif dibandingkan Bansos, yang sebaiknya difokuskan pada kelompok usia lanjut dan non-produktif," kata Agita dalam pertemuan dengan Pj. Gubernur Jabar, Bey Machmudin dalam siaran persnya yang diterima InfoPublik, Selasa (5/11/2014).

Menurutnya, penyaluran Bansos yang tepat memerlukan validasi dan verifikasi data secara berkala.

Pada kesempatan yang sama, Plh Asisten Daerah 1 Jawa Barat, Dodo Suhendar, mengungkapkan bahwa verifikasi bantuan kemiskinan sering tidak diperbarui, yang mengakibatkan distribusi bantuan tidak merata. Ia berharap pemerintah pusat dapat memfasilitasi gerakan nasional untuk memperbarui data setiap bulan.

Agita juga menyoroti pentingnya pelatihan berbasis kebutuhan lokal. "Untuk wilayah pesisir, misalnya, perlu pelatihan yang mencegah mereka terjerat utang, sedangkan di pedesaan, pengendalian inflasi kebutuhan pokok seperti bawang dan cabai menjadi prioritas," ujarnya. Dodo menambahkan, "Kawasan perkotaan di Jabar, yang didominasi oleh sektor jasa, membutuhkan dukungan permodalan."

Selain pengentasan kemiskinan, isu stunting juga menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut. Tingkat stunting di Jabar mencapai 20,7%, sedikit di atas rata-rata nasional yang berada di angka 20,5%. Agita menekankan pentingnya meningkatkan konsumsi protein pada ibu hamil dan anak-anak. “Telur ayam dan ikan lele bisa menjadi solusi protein murah dan mudah diakses, penting untuk pertumbuhan anak dan kualitas SDM,” tambahnya.

Sementara itu, Dodo menyoroti perlunya kontrol yang efektif dalam penanganan stunting, yang saat ini dikelola langsung oleh Puskesmas di bawah Kementerian Kesehatan. Menurutnya, kontrol alokasi dana menjadi tantangan di tingkat daerah.

Pertemuan tersebut juga membahas isu-isu strategis lain seperti penanganan sampah, pengembangan energi dan sumber daya mineral, serta infrastruktur transportasi, termasuk proyek Bandung Rapid Transit dan Bandara Kertajati. Pertemuan dihadiri pula oleh anggota DPD RI Jabar lainnya, Aanya Rina Casmayanti, serta sejumlah pejabat Pemprov Jabar.