Komisi XIII DPR RI akan Tangani HAM, Keimigrasian, dan Penanggulangan Terorisme

Jakarta, InfoPublik – Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Adies Kadir, menyatakan keyakinannya bahwa Komisi XIII DPR RI yang baru dibentuk, terdiri dari tokoh-tokoh berpengalaman. Komisi ini bertugas menangani isu-isu krusial seperti Hak Asasi Manusia (HAM), Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Penanggulangan Terorisme.

"Komisi XIII ini diisi oleh para negarawan senior yang berpengalaman di bidang legislatif. Sebagai contoh, Ketua Komisi XIII, Willy Aditya, dikenal cukup handal dalam memimpin Badan Legislasi (Baleg) pada periode sebelumnya. Selain itu, ada pimpinan lain seperti Andreas Hugo Pariera, Dewi Asmara, Rinto Subekti, dan Sugiat Santoso," ujar Adies setelah penetapan pimpinan Komisi XIII DPR RI di Ruang Rapat Badan Anggaran, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Adies menambahkan, Komisi XIII membutuhkan pemikiran yang mendalam karena berbagai tantangan besar yang dihadapi. Salah satunya adalah penyusunan regulasi terkait hak asasi manusia yang kompleks, termasuk penggabungan peraturan dalam omnibus law. Selain itu, isu keimigrasian, over kapasitas di lembaga pemasyarakatan, serta regulasi terkait penanggulangan terorisme juga menjadi perhatian utama Komisi ini.

"Saya melihat Komisi XIII ini tidak boleh dianggap remeh. Tugasnya sangat berat, terutama dalam menangani berbagai persoalan negara yang krusial. Namun, saya yakin di bawah pimpinan lima orang yang baru saja ditetapkan dan dukungan dari senior-senior lainnya, Komisi ini akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan sangat baik," lanjutnya.

Pimpinan Komisi XIII yang baru saja ditetapkan adalah Willy Aditya dari Fraksi Partai NasDem sebagai Ketua, dengan empat Wakil Ketua, yaitu Andreas Hugo Pariera dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Asmara dari Fraksi Partai Golkar, Rinto Subekti dari Fraksi Partai Demokrat, dan Sugiat Santoso dari Fraksi Partai Gerindra.

Komisi XIII diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penanganan berbagai isu penting yang menjadi tanggung jawabnya, sekaligus membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapi negara, terutama dalam bidang HAM, keimigrasian, dan penanggulangan terorisme.