Kasubdit Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, Nursyah Rizal, dalam rapat persiapan untuk persidangan Ke-45 Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee (JIM) di Jakarta,Rabu (22/1/2025). Ditjen Bina Adwil Kemendagri
Jakarta, InfoPublik — Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri menyelenggarakan rapat persiapan untuk persidangan ke-45 Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee (JIM), yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2025.
Berdasarkan keterangan resmi, Kamis (23/1/2025), rapat itu dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar, serta melibatkan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait, antara lain Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS), serta Direktorat Topografi TNI AD.
Rapat itu merupakan tindak lanjut dari hasil pre-meeting sidang ke-45 sebelumnya yang dilaksanakan pada November 2024 di Putrajaya, Malaysia.
Dalam pre-meeting tersebut, dibahas terkait kesiapan kedua negara dalam menyelenggarakan persidangan ke-45 JIM pada Februari 2025 di Indonesia.
Salah satu hal utama yang dibahas pada rapat koordinasi ini adalah persiapan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) penegasan batas RI-Malaysia di sektor Timur (Kalimantan Utara-Sabah).
Dalam rapat itu, Kasubdit Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar selaku wakil sekretariat JIM Indonesia menyatakan, Nursyah Rizal mengatakan, Tim Teknis perlu untuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan terutama untuk mendukung rencana penandatangan MoU Penegasan Batas RI-Malaysia di Sektor Timur dan New West Pillar to AA2.
Selain itu, beberapa persiapan teknis sudah diselesaikan, seperti laporan kegiatan survei pada sektor Kalimantan Utara-Sabah, Kalimantan Barat-Sarawak dan Joint Working Group (JWG) CBDRF dan Joint Border Mapping (JBM) oleh panitia teknik untuk dilaporkan pada persidangan nantinya. Guna memastikan kelancaran dan kesiapan terdapat hal-hal yang perlu di koordinasikan lebih lanjut, agar persidangan dapat berjalan lancar tanpa kendala teknis yang berarti.
