KPK Gandeng Masyarakat Bandung di Akhir Roadshow Bus Antikorupsi 2024

Bandung, InfoPublik – Kota Bandung Jawa Barat menjadi kota penutup dari rangkaian Roadshow Bus Antikorupsi 2024 di Jawa Barat. Antusiasme masyarakat terlihat begitu kuat saat menyambut kehadiran Bus Antikorupsi di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya melibatkan masyarakat dalam memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Menurut keterangan tertulis yang diterima InfoPublik pada Jumat (9/8/2024), Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK memiliki tugas utama dalam pencegahan, monitoring, koordinasi, supervisi, penindakan, eksekusi, serta peran serta masyarakat.

"Apa yang bisa kita simpulkan dari definisi pemberantasan korupsi? Barangkali upaya apapun yang kita lakukan akan sia-sia jika tidak melibatkan masyarakat. Slogan pemberantasan korupsi hanya akan menjadi pepesan kosong tanpa dukungan masyarakat," kata Nawawi.

Nawawi menjelaskan bahwa KPK bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi, namun peran serta masyarakat sangat penting untuk memusnahkan tindakan korupsi. Khususnya bagi mereka yang berani melaporkan adanya korupsi di lingkungan mereka.

"KPK mungkin tidak memiliki kantor di setiap daerah, tetapi kami mampu menangkap pejabat korup di daerah-daerah yang jauh dari Jakarta berkat laporan dari masyarakat. Masyarakat melaporkan perbuatan koruptif yang dilakukan pejabatnya," ujar Nawawi.

KPK terus menggaungkan upaya pemberantasan korupsi melalui konsep Trisula Pemberantasan Korupsi, yang mencakup Sula Pendidikan, Sula Pencegahan, dan Sula Penindakan. Melalui pendekatan ini, KPK menjelajahi berbagai daerah di Indonesia untuk menanamkan budaya antikorupsi dan integritas ke seluruh komponen masyarakat.

"Integritas harus dibentuk sejak dini agar karakter ini melekat hingga dewasa. Jika dari kecil kita sudah diajari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas, maka harapan bagi negeri ini untuk terbebas dari korupsi akan semakin jauh," tegasnya.

Sebelumnya, KPK meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 yang bertujuan untuk mempercepat pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Program pemberantasan korupsi daerah pada tahun 2024 difokuskan pada peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Pada 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai nilai MCP sebesar 97,62. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Bandung mencapai nilai MCP 91,47 dan Pemerintah Kota Bandung 81,93.

"Kami berharap para pejabat, kepala daerah, bupati, dan wali kota dapat terus meningkatkan capaian MCP dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan skor SPI di setiap daerah yang harus terus ditingkatkan," jelas Nawawi.

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyampaikan bahwa perjuangan melawan korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Ia mengajak seluruh kepala daerah untuk bekerja sama dalam memberantas korupsi agar program-program antikorupsi dapat berjalan dengan baik.

"Saya berharap Roadshow Bus KPK ini dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat komitmen dalam memberantas korupsi," tutupnya.

Roadshow Bus Antikorupsi 2024 di Bandung menandai berakhirnya kampanye yang melibatkan berbagai pihak dalam memperkuat kesadaran antikorupsi di seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, KPK berharap dapat terus meningkatkan integritas dan partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi.