Jakarta, InfoPublik – Untuk meningkatkan efektivitas Rencana Aksi Nasional (RAN) dalam program Pelayanan Kepemudaan di masa depan, diperlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak terkait. Dengan pengelolaan yang terintegrasi dan koordinasi yang baik, Kementerian Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI optimistis bahwa program itu dapat berkontribusi signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia unggul, menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam Forum RAN yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (2/8/2024), Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kemenko Polhukam RI, Cecep Agus Supriyanta, menekankan bahwa tujuan utama dari RAN Pelayanan Kepemudaan adalah meningkatkan kualitas pemuda sebagai sumber daya manusia yang kompetitif.
"Sebagai Tim Koordinasi Nasional, kami bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada tim pelaksana untuk memastikan koordinasi strategis lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, khususnya di kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam," jelas Cecep Agus Supriyanta.
Forum RAN juga bertujuan untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, yang selanjutnya akan dikelola oleh kementerian terkait. Acara ini juga mengumpulkan data dan informasi mengenai berbagai tantangan serta hambatan yang dihadapi oleh kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Polhukam dalam implementasi program Pelayanan Kepemudaan, serta mencari solusi bersama untuk mengatasi isu-isu tersebut.
Dengan pendekatan yang lebih koordinatif dan sinkron, diharapkan seluruh kementerian dapat memaksimalkan sumber daya yang ada, sehingga pelayanan kepemudaan menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.
Forum itu dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kekominfo), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).
1_thumb.jpg)
