Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto, Menegaskan bahwa Menjaga Netralitas TNI, Polri dan ASN, Menjadi Kunci Utama Pilkada Serentak Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Berjalan Damai, Bali (1/8/2024). Foto Humas kemenko Polhukam RI.
Bali, InfoPublik – Menjaga netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kunci utama dalam terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan aman dan damai.
"Penting menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN. Nilai-nilai netralitas harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan menjadi budaya serta kesadaran pribadi agar Pilkada dapat berkualitas, berintegritas, dan memiliki legitimasi di mata masyarakat," jelas Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/8/2024) di Bali.
Menko Polhukam mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan agar situasi tetap kondusif dan terkendali. "Kita tingkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah guna mensukseskan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku," tambahnya.
Ia mengimbau Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab dalam fasilitasi Pilkada untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai elemen pemerintahan yang terdekat dengan penyelenggara Pilkada.
Sebagai bagian dari komponen bangsa, Menko Polhukam mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan guna menghindari polarisasi di masyarakat. "Kita tingkatkan pendidikan politik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat guna mewujudkan terselenggaranya pesta demokrasi yang aman, damai, kondusif, dan berkualitas," terangnya.
Untuk memastikan persiapan Pilkada Serentak, Deputi Bidang Koordinator Politik Dalam Negeri, Kemenko Polhukam, Heri Wiranto, menyampaikan bahwa rapat koordinasi digelar untuk mengetahui sejauh mana kesiapan serta potensi permasalahan yang dapat menghambat penyelenggaraan Pilkada Serentak di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
"Rakor ini diadakan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut secara dini, sekaligus memastikan serta menjamin tahapan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.
_thumb.jpg)
_thumb.jpeg)
