Sidang IPPP ke-2: Puan Maharani Dorong Pemberdayaan Perempuan di Pasifik

Jakarta, InfoPublik - Kepemimpinan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang digelar di Jakarta mendapat pujian. Para delegasi dari Forum Parlemen RI-Pasifik menilai Puan bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi perempuan dalam perjuangan di bidang politik.

Saat membuka Sidang ke-2 IPPP, Puan menyinggung isu pemberdayaan perempuan guna pembangunan inklusif di Pasifik. Puan menilai hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik dan memegang jabatan publik.

“Saya rasa itu hal yang tepat dibicarakan oleh seorang perempuan di parlemen karena di negara asal kami keterlibatan perempuan di parlemen tidak begitu banyak,” kata salah satu delegasi Sidang ke-2 IPPP, Gloria Guttenbeil Pole’o dari Parlemen Tonga sebagaimana siaran resminya yang diterima InfoPublik, Minggu (28/7/2024).

Parlemen Tonga sendiri hanya memiliki satu anggota perempuan. Gloria mengatakan, mendengar pesan Puan terkait kesetaraan gender di bidang politik telah membangkitkan semangat para perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik.

“Beliau menjadi inspirasi karena bisa menjadi pemimpin nasional. Para pemimpin perempuan seperti Madam Puan memberikan kontribusi yang lebih baik kepada masyarakat dalam hal sosial, ekonomi, dan isu-isu lain yang berdampak,” paparnya.

“Itu bisa membuka harapan kami untuk menjadi pemimpin masa depan. Kami melihat beliau sebagai Ketua DPR memberikan inspirasi bagi banyak perempuan agar bisa menjadi seperti beliau,” imbuh Gloria.

Pesan-pesan yang disampaikan Puan pada Sidang ke-2 IPPP pun disebut telah membuat parlemen negara-negara Pasifik belajar tentang tantangan yang dihadapi dunia saat ini. Gloria mengatakan, isu-isu yang diangkat Puan memang seperti yang terjadi di kawasan Pasifik.

“Isu itu membuat pandangan kami terbuka dan itu mirip dengan apa yang terjadi dengan kami sehingga kami dapat belajar dan saling membantu satu sama lain untuk mengatasi tantangan tersebut,” ungkapnya.

Dalam beberapa kesempatan di Sidang ke-2 IPPP, Puan menyatakan bahwa Indonesia dan negara-negara Pasifik memiliki kesamaan sebagai negara kepulauan yang dikelilingi perairan dan lautan, termasuk kesamaan nilai-nilai.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dan negara-negara Pasifik dinilai menghadapi tantangan yang sama seperti ancaman perubahan iklim, terjadinya bencana, dan tantangan dalam pengelolaan laut serta perairan.

Kesamaan tersebut, kata Puan, dapat menjadi modal untuk pengembangan hubungan lebih baik di masa mendatang dengan fokus bekerja sama pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

Dalam hal ini, menurut Puan, pondasi dari kokohnya hubungan Indonesia dan negara-negara Pasifik adalah hubungan yang berdasar prinsip kesetaraan, saling menghargai kedaulatan dan kesatuan teritori, serta hidup berdampingan secara damai.

Puan pun menekankan bahwa semua negara yang terlibat dalam IPPP memiliki tempat yang sama dan dapat berdiri sama tinggi, serta sama-sama mematuhi hukum internasional dan piagam PBB.

Untuk itu, Puan mengajak negara-negara Pasifik sebagai satu keluarga besar untuk bekerja sama dalam membangun saling kepercayaan (trust), dan saling pengertian (mutual understanding) demi menciptakan perdamaian, dan stabilitas di kawasan. Ia juga berpendapat bahwa IPPP dapat melengkapi arsitektur regional (regional architecture) kerja sama di Pasifik, yang mengedepankan kemitraan terbuka dan inklusif.

Gloria pun menganggap perhelatan Sidang IPPP menjadi pengalaman luar biasa bagi Tonga karena dapat membuka sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap berbagai tantangan dunia.

“Kami dapat menjadikan Indonesia sebagai partner, bukan hanya dari segi pembangunan nasional tapi juga dari banyaknya demografi Indonesia,” tutur Gloria.

Adapun Sidang IPPP merupakan inisiatif DPR untuk memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik di mana pertemuan pertama digelar pada 2018 lalu. Gloria menyatakan Tonga belajar banyak dari perhelatan ini.

“Saya rasa acara ini membuka wawasan kami sebagai negara kecil di Pasifik, karena menurut kami Indonesia merupakan negara yang besar dengan penduduk yang banyak, kami tidak ada apa-apanya dengan Indonesia,” sebutnya.

“Kami masih tertinggal dengan negara kecil Pasifik lainnya dari segi perkembangan ekonomi dan pembangunan,” imbuh Gloria.

Gloria mengaku ia dan para delegasi parlemen Tonga sangat senang mendapat undangan dari DPR untuk penyelenggaraan Sidang IPPP.

“Dari pertama kali kami datang, kami merasa sangat diterima dan tidak menyangka bahwa akan disambut sebegitu baiknya. Kami mengapresiasi keramahan dari orang-orang Indonesia,” ungkapnya.

Bahkan Gloria menyatakan seperti merasa berada di rumah sendiri, dan sebenarnya ingin berkunjung lebih lama di Indonesia. Ia juga menilai hosting DPR kepada para delegasi sangat bagus.

“Forum ini dilaksanakan dengan sangat sempurna, semuanya sangat baik dan profesional dan saya ucapkan selamat karena penyelenggaraannya sangat luar biasa,” sebut Gloria.

Sebelumnya, dalam pembukaan Sidang ke-2 IPPP, Kamis (25/7), Puan menyatakan bahwa DPR siap untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dengan Parlemen negara-negara Pasifik, khususnya terkait fungsi parlemen yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

DPR pun disebut siap membantu pengembangan ekonomi biru, konektivitas di kawasan Pasifik, dan mengatasi dampak perubahan iklim.

“Terkait pembangunan inklusif di Pasifik, saya mendorong pemberdayaan perempuan di Pasifik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik dan untuk memegang jabatan publik,” kata Puan.

Saat penutupan acara, Puan menyebut isu kesetaraan gender juga menjadi pembahasan di berbagai sesi diskusi pada Sidang ke-2 IPPP.

“Diskusi yang dibicarakan adalah bagaimana kita mendorong capacity building terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di wilayah-wilayah yang ada di Pasifik,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan menyadari bahwa di setiap negara Pasifik memiliki mekanisme dan aturan yang berbeda terkait isu pemberdayaan perempuan. Meski begitu, ia meyakini bahwa peningkatan kapasitas perempuan di negara-negara Pasifik akan semakin meningkat.

“Kami sepakat untuk lebih detail membicarakan hal itu di setiap negara di mana kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bisa lebih dipertimbangkan,” tutup Puan.