- Oleh MC KOTA PADANG PANJANG
- Kamis, 5 September 2024 | 21:40 WIB
: Petugas mengangkut kotak surat suara ke dalam pesawat AMA di Bandara Udara Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat (9/2/2024). Ketua KPU Papua Pegunungan Theodorus Kossay menyebutkan pengiriman logistik beberapa daerah yang dianggap rawan cuaca buruk akan dilakukan mulai H-6 sebelum pemungutan suara atau 8 Februari 2024. ANTARA FOTO/Gusti Tanati/rwa.
Oleh Eko Budiono, Senin, 8 Juli 2024 | 21:26 WIB - Redaktur: Untung S - 303
Jakarta, InfoPublik - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, mengatakan bahwa fasilitas pesawat jet digunakan untuk mengantar logistik pemilu sebagai komponen yang berperan penting dalam pemungutan suara Pemilu 2024 pada Rabu (14/2/2024).
"Itu 'kan untuk kebutuhan logistik dan sudah kami bicarakan lama sebenarnya," ujar Afifuddin melalui keterangan resmi, Senin (8/7/2024).
Afifuddin menilai, persiapan penyediaan logistik selama Pemilu 2024 tidak selama Pemilu 2019.
Fasilitas pesawat jet itu, kata Afifuddin, untuk mendatangi tempat-tempat yang susah dijangkau lantaran keterbatasan waktu.
"Pertaruhannya 'kan kalau tidak bisa dipastikan barang terkirim dan seterusnya, kami juga lebih mengkhawatirkan logistik tidak sampai ke daerah," katanya.
Kendati demikian, kata pria yang akrab disapa Afif, KPU tetap menerima seluruh masukan dan kritikan dari semua pihak.
"Apa yang kami lakukan itu ikhtiar untuk Pemilu 2024 terwujud, dan itu sudah kami laksanakan lepas dari kurang dan lebihnya," kata Afif.
Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud Md. menyoroti kualitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai ketua oleh DKPP RI terkait dengan dugaan kasus asusila.
Melalui akun X pribadinya, Mahfud menilai jajaran KPU RI saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada Serentak 2024.
"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia," tulis Mahfud, Senin (8/7/2024).
Menurut Mahfud, muncul berbagai rumor negatif yang menyangkut anggota KPU RI lainnya setelah skandal Hasyim terungkap, salah satunya adalah dugaan setiap anggota KPU yang mendapatkan tiga mobil dinas mewah.