Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi bersama Uni Eropa mengadakan pertemuan untuk memastikan penggunaan drone bawah air secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, di Jakarta dari tanggal 26 – 27 Juni 2024. Foto. Humas Kemenko Marves RI.
Jakarta, InfoPublik – Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI, Kedeputian Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi bersama Uni Eropa menggelar pertemuan untuk memastikan penggunaan drone bawah air secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Pertemuan yang digelar di Jakarta selama dua hari 26 hingg 27 Juni 2024 tersebut mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, dan akademisi untuk membahas kebutuhan mendesak akan kerangka peraturan komprehensif yang menyeimbangkan inovasi dengan regulasi.
Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi, Kemenko Marves, Jodi Mahardi, menyakini bahwa Pertemuan para ahli internasional tentang kendaraan bawah air tak berawak (Unmanned Underwater Vehicles/UUV) ini akan memberikan manfaat mengenai kesadaran domain maritim dan praktik terbaik keamanan maritim.
“Ketergantungan kita pada keamanan dan keberlanjutan perairan kita didasarkan pada keterbukaan dan konektivitas, dan hal ini penting untuk mendorong dan menjaga keselamatan, keamanan, dan kedamaian lingkungan maritim kita,” tambah Jodi.
Pertemuan dengan tajuk kerangka regulasi untuk Kendaraan Bawah Air Tak Berawak (Unmanned Underwater Vehicles/UUV) ini pun sebagai upaya peningkatan ketersediaan dan penggunaan luas UUV di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Saat ini, peraturan hanya mengatur perizinan dan lisensi UUV untuk beberapa situasi tertentu.
Selain itu, dalam pertemuan yang digelar selama dua hari ini diselenggarakan bersama oleh Kemenko Marves dan Uni Eropa, dengan dukungan dari proyek Uni Eropa "Enhancing Security In and With Asia" (ESIWA).
Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, menyatakan, “Pasar Kendaraan Bawah Air Tak Berawak atau UUV diperkirakan tumbuh antara 12 dan 20% per tahun, dan kemungkinan akan meningkat dua kali lipat pada akhir dekade ini.
“Namun, tidak banyak perdebatan mengenai klasifikasi kendaraan ini dan kesesuaiannya dengan tata kelola kelautan yang ada,” pungkasnya.
Dalam pertemuan tersebut, peserta dari Uni Eropa, Indonesia, dan Jepang menyatakan komitmen untuk lebih memperkuat keamanan maritim.
