:
Oleh Eko Budiono, Sabtu, 5 Maret 2016 | 00:22 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 244
Jakarta, InfoPublik- Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 masih menyisakan banyak persoalan antara lain pemutakhiran data pemilih, pencalonan dan pemungutan suara.
Pemerintah, DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diimbau untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. “Justru Bawaslu sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan penegakan hukum, tidak kedengaran menyuarakan perbaikan kualitas pemilu,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz di kantor Bawaslu RI, Kamis (3/3).
Menurut Masykurudin, Bawaslu justru lebih memilih aktifitas yang bersifat seremonial. Kegiatan yang dilakukan Bawaslu, kata Masykurudin, tidak menjawab kebutuhan peningkatan sistem pengawasan dan perbaikan regulasi.
Dia mengatakan Bawaslu mempunyai struktur hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan didukung oleh pembiayaan negara. "Saatnya Bawaslu mengurangi seremoni, utamakan aspek yang lebih substansial dalam tanggungjawab penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas," tegasnya.