Cegah Penyalahgunaan Wewenang, ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
Inspektur Jenderal ATR/BPN, Wahyu Widada, /Foto Humas Kementerian ATR/BPN
Inspektur Jenderal ATR/BPN, Wahyu Widada, /Foto Humas Kementerian ATR/BPN
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat sistem pengawasan internal berbasis risiko untuk mencegah penyimpangan, praktik percaloan, dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan.
Penguatan pengawasan tersebut diarahkan tidak hanya untuk menemukan kesalahan setelah terjadi, tetapi juga mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini melalui pemetaan risiko, pengawasan proaktif, serta pemberian rekomendasi perbaikan kepada setiap unit kerja.
Inspektur Jenderal ATR/BPN, Wahyu Widada, menegaskan bahwa fungsi pengawasan internal harus mampu menjadi instrumen pencegahan sekaligus memastikan tata kelola organisasi berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan.
“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” tegas Wahyu Widada dalam keterangan resminya yang diterima InfoPublik pada Senin (16/11/2026).
Menurutnya, pendekatan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.
Melalui identifikasi risiko secara lebih dini, setiap unit kerja diharapkan mampu mengantisipasi persoalan dalam pelaksanaan tugas, memperbaiki kelemahan sistem, serta meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Pemberantasan Percaloan dan Penyalahgunaan Wewenang
Selain memperkuat mekanisme pengawasan, Wahyu Widada mengingatkan seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kementerian ATR/BPN agar menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan.
“Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” tegasnya.
Menurut Wahyu, pengawasan internal harus didukung komitmen seluruh aparatur untuk menjalankan tugas secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penguatan pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal, tetapi juga menjadi budaya kerja di seluruh satuan organisasi ATR/BPN.
Upaya tersebut penting mengingat pelayanan pertanahan berkaitan langsung dengan kepemilikan, pemanfaatan, dan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. Karena itu, setiap proses administrasi dan pengambilan keputusan harus dilaksanakan sesuai prosedur serta bebas dari kepentingan yang dapat merugikan masyarakat.
Kepercayaan Masyarakat Menjadi Ukuran Keberhasilan
Wahyu Widada berharap pengawasan berbasis risiko yang disertai penguatan integritas aparatur dapat membangun sistem kerja ATR/BPN yang semakin akuntabel dan profesional.
Ia menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak semata-mata diukur dari pencapaian internal, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan keadilan dan memberikan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pesan Wahyu kepada jajaran Kementerian ATR/BPN.
Penguatan pengawasan internal tersebut menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Melalui pencegahan penyimpangan, pemberantasan percaloan, serta peningkatan integritas aparatur, Kementerian ATR/BPN diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik dan memastikan pelayanan pertanahan berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.