Jakarta, InfoPublik – Sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan kebijakan pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk membantu masyarakat mendaftarkan tanahnya. Dukungan pemerintah daerah tersebut menjadi salah satu upaya mempercepat pendaftaran tanah sekaligus meringankan beban biaya masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Hingga 2026, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia. Capaian tersebut didukung kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui kebijakan keringanan BPHTB bagi masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, mengatakan kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan pengurangan maupun pembebasan BPHTB membantu masyarakat memenuhi persyaratan pendaftaran tanah.
“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk sebagaimana siaran persnya yang diterima InfoPublik pada Senin (16/11/2026).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota memberikan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 kabupaten/kota lainnya menerapkan kebijakan pengurangan BPHTB.
Kebijakan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mengurangi beban biaya masyarakat dalam proses pendaftaran tanah, khususnya bagi warga yang belum memiliki sertipikat atas tanahnya.
Apa Itu BPHTB dan Bagaimana Pembayarannya?
BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan perpajakan daerah.
Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak daerah yang telah ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.
Dengan adanya kebijakan pembebasan, masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh fasilitas pembebasan BPHTB sesuai ketentuan daerah. Sementara itu, kebijakan pengurangan memberikan keringanan pembayaran berdasarkan besaran dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah daerah.
Karena itu, masyarakat perlu memastikan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing, termasuk persyaratan penerima fasilitas, prosedur pengajuan, serta besaran keringanan yang diberikan.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Percepat Sertipikasi Tanah
Uunk menegaskan, dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan pengurangan dan pembebasan BPHTB merupakan bagian penting dari kolaborasi dalam mempercepat pendaftaran tanah nasional.
Menurutnya, kemudahan biaya dapat membantu masyarakat mengakses layanan pertanahan sehingga semakin banyak bidang tanah yang terdaftar dan memiliki kepastian hukum.
“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk.
Kementerian ATR/BPN berharap semakin banyak pemerintah daerah menerapkan kebijakan serupa sesuai kewenangannya. Dengan demikian, percepatan pendaftaran tanah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga didukung pemerintah daerah melalui kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Upaya tersebut sejalan dengan agenda Asta Cita dalam memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. Kepastian hukum atas tanah diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak masyarakat sekaligus mendukung pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan.