Jakarta, InfoPublik – Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk pertama kalinya menyelenggarakan Pameran Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025). Kegiatan itu menjadi momentum strategis dalam memperkuat budaya transparansi nasional di era digital, sekaligus menegaskan peran informasi publik sebagai pilar reformasi birokrasi dan daya saing bangsa.
Ketua KIP Donny Yoesgiantoro dalam sambutannya menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik kini harus dipahami bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi kebutuhan dasar bagi badan publik dan masyarakat. “Keterbukaan informasi adalah nafas kehidupan dalam penyelenggaraan negara. Dari kewajiban menuju kebutuhan — itulah arah transformasi yang sedang kami dorong,” ujarnya.
Donny mengungkapkan, antusiasme badan publik terhadap pameran perdana ini sangat tinggi. “Kami tidak menyangka partisipasinya sedemikian besar. Lebih dari 70 lembaga telah mendaftar, dan 36 di antaranya menampilkan langsung inovasi keterbukaan informasi publik mereka,” katanya.
Ia menekankan, pameran ini menjadi ruang kolaborasi antara Komisi Informasi, badan publik, dan masyarakat. “Melalui keterbukaan informasi, publik dapat melihat secara langsung inovasi layanan dan memastikan tidak ada sekat antara pemerintah dan masyarakat,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Ismail yang turut hadir memberikan apresiasi terhadap inisiatif KIP dalam menciptakan terobosan baru di bidang keterbukaan informasi publik.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KIP atas terobosan luar biasa ini. Di tengah keterbatasan, KIP mampu menunjukkan eksistensi dan inovasi yang berdampak nyata,” tutur Ismail.
Ia menilai, hakikat dari transparansi adalah cerminan integritas dan kebersihan sebuah lembaga. “Ketika kita transparan, maka kita adalah lembaga yang bersih. Kalau bersih, kenapa harus risih? Tidak ada yang perlu disembunyikan,” tegasnya.
Ismail juga menyoroti tantangan baru di era digital, di mana sebagian besar informasi kini berbentuk data elektronik yang mudah diakses namun rentan dimodifikasi. “Kita harus menjaga agar keterbukaan tidak dimanfaatkan secara salah. Data publik harus tetap akurat dan terlindungi dari manipulasi. Tantangan kita bukan hanya membuka informasi, tapi menjaga integritasnya,” jelasnya.
Menurutnya, prinsip default informasi publik adalah terbuka, kecuali untuk kategori yang dikecualikan oleh undang-undang, seperti data intelijen dan keamanan nasional. “Keterbukaan adalah standar utama. Kita hanya boleh menutup informasi jika diatur secara tegas oleh undang-undang,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) TB. Ace Hasan Syadzily menyebut pameran ini memiliki nilai strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing global.
“Pameran keterbukaan informasi publik ini sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui berbagai layanan dan kebijakan pemerintah secara langsung. Ini bagian dari membangun akses informasi untuk kemandirian dan daya saing nasional,” ujarnya.
Menurut Ace, di tengah dinamika global yang semakin kompleks, transparansi publik merupakan fondasi bagi negara yang tangguh. “Negara yang hebat adalah negara yang berani transparan. Dari keterbukaan, lahir kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah,” tambahnya.
Melalui pameran yang diinisiasi bersama PT Murpila Promosi ini, KIP berupaya memperluas sinergi antar-lembaga dalam membangun pemerintahan yang transparan, efisien, dan partisipatif.
Kegiatan tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya cita ketiga yaitu “Meningkatkan efektivitas pemerintah dan pemerintahan digital” serta cita kelima yakni “Memperkuat reformasi hukum dan pemberantasan korupsi melalui transparansi dan akuntabilitas publik”.
“Melalui keterbukaan informasi publik, kita tidak hanya menciptakan pemerintahan yang efisien dan transparan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global,” tutup Donny.