Dirjen TPD Kemkomdigi Mira Tayyiba dalam diskusi panel pada kegiatan Forum Smart City Business Match Making 2025 di Yogyakarta, Rabu 28 Agustus 2025. (Foto: Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik - Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai percepatan nyata transformasi digital di sektor birokrasi. Salah satu langkah strategis yang menonjol adalah peluncuran Klinik Pemerintah Digital, inisiatif yang digagas Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sebagai ruang pembelajaran dan pendampingan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Dirjen TPD) Kemkomdigi, Mira Tayyiba, menjelaskan bahwa klinik ini dirancang untuk menjembatani kebijakan nasional dan praktik di lapangan agar proses digitalisasi di daerah dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan inklusif. "Transformasi digital kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi setiap instansi pemerintah agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Semua itu memerlukan fondasi digital yang kuat," ujar Mira Tayyiba di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Ruang Konsultasi dan Akselerasi Digital Daerah
Adapun, Klinik Pemerintah Digital berfungsi layaknya ruang konsultasi bagi aparatur daerah. Melalui forum ini, pemerintah daerah dapat berdiskusi langsung dengan para ahli dan praktisi mengenai berbagai aspek penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) — mulai dari kebijakan nasional, tata kelola data yang aman, hingga strategi integrasi layanan publik agar lebih efisien dan saling terhubung.
Lebih dari sekadar forum teknis, Klinik Pemerintah Digital menanamkan pesan penting bahwa keberhasilan transformasi digital dimulai dari perubahan pola pikir aparatur. "Teknologi hanyalah alat; keberhasilannya ditentukan oleh kemauan untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi lintas batas organisasi," tambah Mira.
Satu hal, program ini juga mencerminkan pendekatan kolaboratif pemerintahan Prabowo–Gibran yang menekankan kerja lintas lembaga. Dalam pelaksanaannya, Kemkomdigi menggandeng Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai mitra strategis.
Pihak Bappenas memastikan arah digitalisasi tetap sejalan dengan rencana pembangunan nasional, sementara BSSN memperkuat aspek keamanan siber agar sistem pemerintahan digital yang dibangun tidak hanya cepat, tetapi juga andal dan aman.
Sejak diperkenalkan pada awal 2025, Klinik Pemerintah Digital mendapat sambutan positif dari berbagai pemerintah daerah. Banyak instansi memanfaatkannya sebagai sarana untuk mempercepat digitalisasi pelayanan publik dan memperkuat keterhubungan antarinstansi. Respons ini menunjukkan kesadaran baru bahwa transformasi digital bukan sekadar proyek teknologi, melainkan perubahan cara kerja menuju birokrasi yang transparan, efisien, dan berorientasi pada warga.
Layanan Daring untuk Pemerintah Daerah
Sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan, Kemkomdigi kini menyiapkan layanan daring interaktif berbasis chatbot agar pemerintah daerah dapat berkonsultasi secara digital kapan pun dan dari mana pun. Langkah ini menandai bentuk nyata birokrasi yang makin responsif terhadap kebutuhan daerah. "Klinik Pemerintah Digital menjadi simbol bahwa transformasi digital bukan perjalanan yang harus ditempuh sendirian. Ia adalah proses kolaboratif antara pusat dan daerah, antara teknologi dan kebijakan, antara visi dan pelaksanaan,” kata Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi Mira Tayyiba.
Untuk itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan Klinik Pemerintah Digital dengan mengakses formulir melalui tautan https://s.komdigi.go.id/klinikpemdi.
Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan konsultasi dengan menghubungi Ditjen TPD Kemkomdigi pada akun Instagram @tpdkomdigi atau melalui WhatsApp Helpdesk 0895364523741.
Dengan demikian, dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, inisiatif seperti Klinik Pemerintah Digital menegaskan arah baru tata kelola birokrasi Indonesia: pemerintahan yang terhubung, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Melalui pendekatan kolaboratif dan teknologi yang inklusif, Kemkomdigi memperkuat fondasi menuju ekosistem pemerintahan digital yang tangguh, aman, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
