Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (2/11/2026)./Foto Humas Kementerian Perhubungan
Jakarta, InfoPublik – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan enam fokus keselamatan, mulai dari kelaikan armada hingga kesiapan menghadapi keadaan darurat, untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman dan lancar.
Penegasan tersebut disampaikan Menhub Dudy dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (2/11/2026). Rapat tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor transportasi guna memperkuat koordinasi menjelang masa libur akhir tahun.
"Natal dan Tahun Baru adalah waktu yang berarti bagi banyak keluarga. Mereka memercayakan keselamatan perjalanannya kepada kita. Kepercayaan itu harus dijawab dengan persiapan yang sungguh-sungguh. Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Nataru," ujar Dudy.
Menurut Menhub, kesiapan angkutan Nataru tidak cukup hanya dengan menyediakan armada. Seluruh unsur pendukung, mulai dari kondisi sarana dan prasarana, kompetensi awak, pengaturan kapasitas, informasi cuaca, hingga pelayanan penumpang, harus dipastikan siap sebelum masa angkutan berlangsung.
Enam Fokus Keselamatan Transportasi
Menhub Dudy menyampaikan enam faktor yang harus menjadi perhatian operator dan seluruh pemangku kepentingan transportasi.
Pertama, memastikan armada dan prasarana laik operasi serta memenuhi persyaratan keselamatan melalui pemeriksaan atau ramp check. Kedua, memastikan awak kendaraan, kapal, pesawat, dan petugas operasional berada dalam kondisi sehat serta memiliki kompetensi sesuai tugasnya.
Ketiga, mengantisipasi kapasitas angkutan dan potensi kepadatan berdasarkan data serta kondisi lapangan. Keempat, menjadikan informasi cuaca dan kondisi lintasan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan operasional, terutama untuk mengantisipasi cuaca ekstrem dan wilayah rawan bencana.
Kelima, memastikan kesiapan prosedur dan fasilitas penanganan keadaan darurat. Keenam, memberikan pelayanan yang tertib, transparan, dan manusiawi, termasuk memastikan ketersediaan informasi perjalanan serta fasilitas bagi seluruh pengguna jasa transportasi.
"Kita membutuhkan keselamatan dan keamanan, sinergi dan kolaborasi, perhatian terhadap detail, serta kesiapan menghadapi ketidakpastian. Rutinitas tahunan tidak boleh membuat kita lengah. Rambu yang tertutup, alat keselamatan yang tidak berfungsi, atau informasi yang terlambat harus segera diperbaiki," kata Dudy.
Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Jalur Rawan Bencana
Untuk mengantisipasi gangguan perjalanan akibat cuaca ekstrem, Kemenhub memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, serta pengelola prasarana transportasi.
Langkah antisipasi meliputi pemetaan titik rawan banjir dan longsor, pemantauan potensi gelombang tinggi dan angin kencang, penyiapan jalur alternatif, serta kesiapan sarana dan petugas di lokasi yang berpotensi terdampak.
Informasi cuaca dan kondisi lintasan akan menjadi salah satu dasar bagi operator dalam menentukan langkah operasional. Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan, mengubah, atau menghentikan sementara layanan dapat mempertimbangkan kondisi keselamatan di lapangan.
Evaluasi Layanan Penyeberangan dan Mudik Gratis
Kemenhub juga mengevaluasi penyelenggaraan angkutan Nataru sebelumnya untuk memperbaiki layanan pada tahun ini. Sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain peningkatan layanan mudik gratis, penambahan sarana transportasi pada lintasan penyeberangan padat Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk, serta pengaturan lalu lintas dan penyeberangan.
Selain itu, Kemenhub mendorong penambahan fasilitas umum di simpul-simpul transportasi yang diperkirakan mengalami peningkatan aktivitas penumpang.
Menhub meminta setiap pimpinan operator menyiapkan rencana operasi Nataru yang mencakup kesiapan armada dan awak, pengendalian risiko, penanganan kepadatan, serta prosedur kedaruratan.
Ia juga meminta jajaran Kemenhub melakukan pengawasan secara konsisten dan objektif, memastikan setiap temuan pemeriksaan diselesaikan, serta menindak pelanggaran keselamatan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Selama masa operasi, evaluasi harian juga harus dilakukan agar langkah penanganan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi di lapangan.
Posko Terpadu Beroperasi 20 Hari
Untuk mendukung koordinasi dan pemantauan, Kemenhub merencanakan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2026/2027 pada 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027. Posko tersebut dijadwalkan beroperasi selama 20 hari.
Posko Terpadu akan menjadi pusat koordinasi dan pemantauan kondisi transportasi bersama para pemangku kepentingan. Melalui mekanisme tersebut, potensi gangguan perjalanan diharapkan dapat diketahui lebih cepat sehingga penanganannya dapat dilakukan secara terkoordinasi.
Menhub mengajak seluruh operator, instansi pemerintah, dan asosiasi transportasi menjalankan tanggung jawab masing-masing serta memperkuat sinergi selama penyelenggaraan angkutan akhir tahun.
"Keberhasilan Nataru, kita ukur dari keselamatan masyarakat dan mutu pelayanan yang masyarakat rasakan sejak berangkat hingga kembali ke rumah. Di balik setiap tiket terdapat seseorang yang ditunggu keluarganya. Itulah tanggung jawab yang kita emban bersama," tutur Dudy.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kepala Korlantas Polri Aries Syahbudin, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Ahmad, pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kemenhub, para direktur utama mitra kerja Kemenhub, serta ketua asosiasi bidang transportasi.
