KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan III 2026 Tetap Terjaga

Jakarta, InfoPublik – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai stabilitas sistem keuangan Indonesia pada triwulan III 2026 tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global. Kondisi tersebut didukung oleh fundamental ekonomi domestik yang kuat serta koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2026 di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (3/11/2026). Rapat berkala yang diselenggarakan pada Rabu (28/10/2026) tersebut membahas perkembangan stabilitas sistem keuangan selama periode Juli hingga September 2026.

Menkeu menyampaikan bahwa hasil asesmen KSSK menunjukkan stabilitas fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan III 2026 tetap terjaga dengan baik. Perekonomian domestik juga menunjukkan ketahanan yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang solid dan intermediasi keuangan yang tetap terjaga.

Namun demikian, tekanan terhadap perekonomian kembali meningkat memasuki Oktober 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi eskalasi konflik geopolitik yang mendorong kenaikan harga energi global, kebijakan moneter global yang cenderung ketat, serta kondisi likuiditas domestik yang semakin mengetat.

Perkembangan pasar saham setelah pengumuman MSCI serta meningkatnya tekanan terhadap nilai tukar turut memengaruhi dinamika pasar keuangan dan mendorong peningkatan arus modal keluar dari pasar saham. Meski menghadapi berbagai tekanan tersebut, fundamental ekonomi Indonesia dan respons kebijakan yang adaptif dinilai mampu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

"KSSK akan terus mencermati dan melakukan asesmen secara forward looking terhadap perkembangan ekonomi dan sektor keuangan. Kami juga akan terus memperkuat kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dampak rambatan risiko global," ujar Menkeu.

Prospek Ekonomi Global dan Domestik

Menkeu menjelaskan, prospek perekonomian global masih menghadapi tekanan seiring meningkatnya eskalasi konflik geopolitik. Ketegangan di kawasan Timur Tengah turut mendorong tingginya harga minyak dan berbagai komoditas global.

Selain itu, arah kebijakan moneter negara-negara utama menunjukkan kecenderungan lebih ketat. The Federal Reserve (The Fed) Amerika Serikat, European Central Bank (ECB), dan Bank of Japan (BoJ) masing-masing menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada September 2026. Kondisi tersebut diperkirakan berlanjut dan mendorong periode suku bunga tinggi dalam jangka waktu lebih panjang atau higher for longer.

Imbal hasil atau yield US Treasury juga masih berada pada level tinggi, sejalan dengan ekspektasi terhadap arah kebijakan moneter ke depan dan besarnya defisit anggaran pemerintah Amerika Serikat. Di pasar keuangan global, preferensi investor terhadap aset portofolio di negara berkembang masih relatif terbatas sehingga indeks dolar AS tetap kuat terhadap berbagai mata uang negara maju maupun berkembang.

Kondisi tersebut berpotensi menahan aliran modal masuk ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. International Monetary Fund (IMF) dalam publikasi World Economic Outlook Oktober 2026 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1% pada 2026, melambat dibandingkan 2025, dengan inflasi global diperkirakan meningkat menjadi 4,7%.

Di tengah tantangan global tersebut, perekonomian Indonesia pada triwulan III 2026 diprakirakan tetap tumbuh kuat dengan dukungan permintaan domestik dan kinerja ekspor yang positif.

Konsumsi rumah tangga didukung oleh keberlanjutan berbagai stimulus fiskal pemerintah. Dalam hal ini, APBN terus menjalankan peran sebagai shock absorber melalui subsidi, kompensasi, perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan, serta berbagai program penciptaan lapangan kerja.

Investasi diprakirakan tumbuh kuat seiring berlanjutnya proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur dalam program prioritas pemerintah. Sementara itu, konsumsi pemerintah didukung percepatan belanja negara dan penyaluran bantuan sosial.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor nonmigas meningkat dengan memanfaatkan momentum kenaikan harga dan permintaan komoditas ekspor.

Sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan perkembangan positif. Penjualan mobil dan sepeda motor pada September 2026 masing-masing tumbuh 28,1% dan 15,4% secara tahunan (year-on-year/yoy). Selain itu, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia melanjutkan ekspansi dari level 52 pada September menjadi 54 pada Oktober 2026.

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 diprakirakan berada pada kisaran 5,4% hingga 5,5%. Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia serta kolaborasi pemerintah dengan Danantara melalui pendekatan two arms of the state terus diperkuat guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi bernilai tambah tinggi.

Pasar SBN Tetap Resilien

Di tengah volatilitas pasar keuangan global, pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Pada triwulan III 2026, kepercayaan investor global terhadap SBN Indonesia masih relatif tinggi.

Hal ini tercermin dari pembelian bersih (net buy) investor nonresiden sebesar Rp28,79 triliun. Dengan perkembangan tersebut, kepemilikan SBN oleh investor nonresiden meningkat 3,28% dibandingkan posisi akhir 2025.

Sementara itu, selisih imbal hasil (spread) SBN seri acuan 10 tahun terhadap US Treasury 10 tahun berada pada level 183 basis poin, sedikit menurun dibandingkan posisi akhir 2025 sebesar 184 basis poin.

Kinerja tersebut menunjukkan bahwa pasar SBN domestik tetap mampu mempertahankan daya tarik di tengah lingkungan suku bunga global yang masih tinggi.

Kinerja APBN hingga Triwulan III 2026

Menkeu turut menjelaskan bahwa pelaksanaan APBN hingga triwulan III 2026 terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pencapaian agenda pembangunan nasional. APBN menjalankan peran strategis melalui kinerja pendapatan negara yang positif, belanja negara yang optimal, serta pembiayaan yang dikelola secara terukur.

Hingga akhir triwulan III 2026, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp2.341,5 triliun atau tumbuh 25,5% secara tahunan. Dari sisi penerimaan perpajakan, realisasi mencapai Rp1.847,7 triliun atau tumbuh 21,8% yoy. Kinerja tersebut didukung aktivitas ekonomi dan implementasi sistem Coretax yang semakin baik.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp240,1 triliun atau tumbuh 8,5% secara akumulatif. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun atau tumbuh 41,7% secara tahunan.

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau tumbuh 19% yoy. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp2.061,3 triliun atau tumbuh 29,6%, sedangkan Transfer ke Daerah mencapai Rp599,2 triliun atau terkontraksi 7,1% yoy.

Realisasi belanja negara tersebut antara lain digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial reguler, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Selain itu, belanja negara juga diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan layanan pendidikan, pembayaran manfaat pensiun, serta penyaluran subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Pada sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan anggaran hingga triwulan III 2026 mencapai Rp462 triliun atau tumbuh 0,4% yoy. Pembiayaan tersebut didukung pengelolaan utang secara prudent dan terukur dengan tetap memperhatikan kebutuhan likuiditas pemerintah, optimalisasi kondisi kas, serta dinamika pasar keuangan.

Pengelolaan pembiayaan juga didukung pembiayaan investasi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung akselerasi pembangunan di bidang pangan, pertanian, perumahan, pendidikan, dan infrastruktur.

APBN Perkuat Perlindungan Masyarakat dan Program Prioritas

Ke depan, APBN akan terus dioptimalkan untuk menjalankan fungsi melindungi masyarakat, mendorong pertumbuhan, dan menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Dalam menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas harga dan pasokan BBM dan pangan, pemerintah mengalokasikan subsidi dan kompensasi dengan realisasi masing-masing sebesar Rp222,5 triliun dan Rp154,5 triliun.

Perlindungan terhadap masyarakat miskin dan rentan juga dilaksanakan melalui berbagai program bantuan sosial. Hingga triwulan III 2026, realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp21,8 triliun, Kartu Sembako sebesar Rp28,2 triliun, dan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp11,1 triliun.

Sebagai instrumen pembangunan (agent of development), APBN juga diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga akhir September 2026, program tersebut telah menjangkau 57 juta penerima manfaat.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan dunia usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat, pemerintah juga memberikan berbagai paket stimulus. Dukungan tersebut antara lain berupa insentif perpajakan untuk sektor pariwisata, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan, bantuan pangan, diskon transportasi pada periode libur Lebaran dan sekolah, serta program magang dan vokasi.

Melalui pengelolaan APBN yang responsif, adaptif, dan kredibel, pemerintah berkomitmen menjaga daya tahan perekonomian nasional, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan agenda pembangunan di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global.