Jakarta, InfoPublik – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla) terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat konektivitas antarpulau dan mendukung ketahanan logistik nasional. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan program Pelayaran Perintis, yang mencakup Angkutan Laut Perintis Penumpang, Angkutan Laut Perintis Barang (Tol Laut), dan Angkutan Rede.
Hingga triwulan III tahun 2025, capaian positif terus ditorehkan, menegaskan peran strategis transportasi laut dalam mendukung pemerataan ekonomi di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, mengungkapkan bahwa sejak 2015, layanan angkutan laut perintis berkontribusi besar dalam membuka akses transportasi laut ke daerah yang belum terjangkau secara komersial.
“Di tahun 2025, terdapat 107 trayek angkutan laut perintis yang melayani 480 pelabuhan singgah di 28 provinsi dan 184 kabupaten/kota, dengan realisasi mencapai 2.154 voyage. Secara kumulatif sejak 2015 hingga 2025, layanan ini telah melayani 7,8 juta penumpang dan mengangkut lebih dari 1,3 juta ton muatan barang,” jelas Masyhud dalam siaran persnya yang diterima InfoPublik, Rabu (15/10/2025).
Dari total trayek tersebut, 30 trayek dioperasikan PT Pelni melalui penugasan sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pelayanan Publik untuk Kapal Perintis Milik Negara. Sementara 77 trayek lainnya dijalankan perusahaan pelayaran nasional melalui mekanisme e-catalogue.
Program Tol Laut yang menjadi andalan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang di wilayah timur Indonesia, mencatat tren positif.
“Sampai September 2025, Tol Laut telah mencapai 523 voyage dan melayani 104 pelabuhan dari barat hingga timur Indonesia,” ujar Masyhud.
Total muatan berangkat mencapai 19.713 TEUs dan 1.328,92 ton, dengan muatan balik sebanyak 5.624 TEUs. Data ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam distribusi logistik nasional, khususnya untuk kebutuhan pokok dan penting di wilayah 3TP.
Pada tahun 2026, Ditjen Hubla akan melakukan optimalisasi trayek Tol Laut melalui perubahan mekanisme subsidi — dari subsidi operasional kapal menjadi subsidi titip kontainer.
“Kebijakan ini akan meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mempercepat distribusi logistik nasional,” imbuhnya.
Selain Tol Laut, program Angkutan Rede juga menunjukkan kinerja positif dalam memperkuat konektivitas lokal. Hingga awal Oktober 2025, layanan ini telah melayani 75 pelabuhan singgah di 11 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan 444 trip dan 37.756 penumpang naik-turun.
“Program Rede melengkapi fungsi Tol Laut dan kapal perintis penumpang dengan menjangkau daerah yang belum terlayani kapal besar. Masyarakat di pulau kecil kini bisa menikmati akses transportasi yang lebih mudah dan terjangkau,” ujar Masyhud.
Meski capaian positif terus meningkat, Ditjen Hubla menilai masih terdapat sejumlah tantangan seperti keterbatasan armada kapal, kapasitas fiskal, dan infrastruktur pelabuhan.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Budi Mantoro, menegaskan bahwa evaluasi dan pengawasan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program.
“Tujuan utama kami adalah menghadirkan konektivitas yang merata, efisien, dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, dukungan dari seluruh pihak — mulai dari perencanaan rute, penyediaan infrastruktur, hingga penguatan ekosistem logistik daerah — akan mempercepat terwujudnya sistem transportasi laut yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.
Langkah ini sejalan dengan Asta-Cita ke-3 dan ke-6 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yaitu mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi nasional berbasis potensi wilayah serta memperkuat konektivitas antarwilayah untuk mendukung ketahanan ekonomi dan logistik nasional.
