Jakarta, InfoPublik - Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk mendukung secara penuh operasional penyuluh pertanian guna menyukseskan program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, usai penandatanganan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana Prasarana, serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan oleh mendagri dan Menteri Pertanian di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Tito menegaskan keberadaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) merupakan garda terdepan di lapangan yang sangat krusial bagi Kementerian Pertanian (Kementan). Ia meminta para kepala daerah memberikan dukungan operasional bagi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan melalui pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Transfer ke Daerah (TKD), atau mekanisme penganggaran resmi lainnya.
Langkah penguatan itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, yang menempatkan posisi penyuluh pertanian langsung di bawah naungan Kementan.
"Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi, selama ini beliau bekerja sama dengan PPL. Kami kira, kita mem-back up sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian," ujar Tito.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa per 9 Oktober 2026, tercatat sejumlah 37.237 penyuluh pertanian di seluruh Indonesia memanfaatkan 5.836 unit BPP.
Ia memastikan, pihaknya siap melakukan perbaikan serta rekonstruksi terhadap fasilitas BPP yang mengalami kerusakan agar dapat beroperasi secara optimal.
"Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung," kata Amran.