Jakarta, InfoPublik – Indonesia perlu memanfaatkan gelombang investasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk memperkuat ekonomi digital dan menciptakan lapangan kerja baru. Strategi tersebut penting agar Indonesia tidak hanya menghadapi risiko perubahan pekerjaan akibat otomatisasi, tetapi juga memperoleh manfaat dari investasi infrastruktur, transfer teknologi, dan pertumbuhan industri berbasis AI.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai pesan dalam IMF–World Bank Annual Meetings 2026 di Bangkok memperlihatkan dua sisi perkembangan AI. Teknologi ini berpotensi mengubah pasar tenaga kerja, tetapi pada saat yang sama mendorong investasi global, terutama pada infrastruktur dan rantai pasok teknologi.

Fakhrul merujuk peringatan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, mengenai AI sebagai slow-moving tsunami bagi pekerjaan. Menurutnya, Indonesia perlu merespons perubahan tersebut dengan membangun kapasitas ekonomi agar mampu menarik investasi sekaligus menyiapkan tenaga kerja menghadapi transformasi teknologi. “Pertanyaannya bagi Indonesia bukan apakah gelombang ini akan datang. Gelombangnya sudah datang. Pertanyaannya: kita mau berada di sisi mana dari gelombang itu?” ujar Fakhrul, dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).

Menurut dia, Indonesia tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi AI. Pemerintah juga perlu mendorong agar investasi yang menopang perkembangan teknologi tersebut masuk ke dalam perekonomian nasional.

Fakhrul menilai pembangunan ekonomi berbasis AI perlu dilihat sebagai proses pembentukan modal (capital formation) sebelum menghasilkan peningkatan produktivitas (productivity). Infrastruktur AI membutuhkan investasi besar, mulai dari pusat data (data center), pembangkit listrik, jaringan transmisi, serat optik, sistem pendingin, kawasan industri, hingga konstruksi dan jasa rekayasa teknik. Rantai kebutuhan tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi asing langsung (FDI), pembiayaan proyek, pinjaman perbankan internasional, dan investasi strategis. “Kalau kita hanya mengadopsi AI tetapi data center, listrik, rantai pasok cip, dan infrastrukturnya seluruhnya dibangun di negara lain, kita mendapatkan disrupsinya tetapi kehilangan pembentukan modalnya,” kata Fakhrul.

Karena itu, ia mendorong pemerintah membangun ekosistem yang memungkinkan investasi AI berkembang di dalam negeri. Ekosistem tersebut perlu menghubungkan infrastruktur digital dengan sektor energi, konstruksi, elektronik, layanan digital, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja.

Pendekatan ini dinilai penting agar manfaat ekonomi AI tidak berhenti pada penggunaan teknologi, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri pendukung dan memperluas nilai tambah domestik.

Modal Swasta Perlu Menjadi Penggerak Investasi

Selain menarik investasi AI, tantangan Indonesia adalah menyediakan pembiayaan bagi infrastruktur yang dibutuhkan. Fakhrul menilai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak dapat menjadi satu-satunya sumber pendanaan untuk membangun pusat data, pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan infrastruktur digital dalam skala besar.

Ia menyoroti pentingnya mobilisasi modal swasta (private capital) sebagaimana menjadi salah satu perhatian dalam agenda pertemuan IMF–World Bank tahun ini. Menurutnya, pemerintah perlu menciptakan kondisi yang membuat investor memiliki kepastian dan bersedia mendanai proyek produktif jangka panjang. “APBN tidak mungkin membiayai seluruh data center, power plant, transmission grid, dan infrastruktur digital yang kita butuhkan. Dalam dunia dengan biaya modal yang tinggi, pekerjaan pemerintah bukan membiayai semuanya, tetapi membuat private capital berani datang,” ujarnya.

Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan kebijakan investasi tidak cukup diukur dari besarnya anggaran pemerintah. Pemerintah juga perlu melihat kemampuan pendanaan publik dalam menarik investasi swasta, memperluas pembiayaan proyek, dan membangun aset produktif.

Dalam upaya memperbesar peran modal swasta, Fakhrul Fulvian menilai Danantara Indonesia dapat berperan sebagai investor katalis yang membantu memperbaiki struktur risiko proyek dan membuka jalan bagi keterlibatan investor lain.

Menurutnya, peran tersebut penting agar proyek infrastruktur produktif dapat menarik partisipasi perbankan, investor institusional, mitra strategis, dan pemodal asing. “Danantara yang berhasil bukan Danantara yang memiliki semuanya. Danantara yang berhasil adalah Danantara yang membuat lebih banyak pihak mau ikut memiliki dan membiayai aset produktif Indonesia,” kata Fakhrul.

Ia menekankan bahwa pembiayaan proyek sebaiknya dirancang untuk memperluas partisipasi investor, bukan sekadar memindahkan pembiayaan atau risiko dari satu neraca ke neraca lainnya. Skema investasi yang mampu menarik modal tambahan diharapkan dapat memperbesar kapasitas pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan pemerintah.

Fakhrul mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengukur perkembangan investasi AI berdasarkan kapasitas pusat data atau kebutuhan listrik. Indikator keberhasilan juga perlu mencakup realisasi investasi, penambahan kapasitas energi, terbentuknya pemasok lokal, penciptaan lapangan kerja, peningkatan penerimaan pajak, dan transfer teknologi.

Hal ini penting karena pusat data merupakan industri padat modal yang tidak secara otomatis menghasilkan lapangan kerja dalam jumlah besar. Dampak ekonominya akan lebih luas apabila pembangunan infrastruktur tersebut terhubung dengan industri domestik dan rantai pasok lokal. “Jangan hanya menghitung gigawatt. Hitung berapa FDI yang masuk, berapa tambahan kapasitas listrik, berapa pemasok lokal yang terbentuk, berapa pekerjaan baru yang tercipta, berapa tambahan basis pajak, dan berapa besar transfer teknologi yang terjadi,” ujarnya.

Dengan indikator tersebut, pemerintah dapat menilai apakah investasi AI benar-benar memperkuat struktur industri nasional atau hanya menambah kapasitas infrastruktur tanpa keterkaitan ekonomi yang memadai.

Di tengah peluang investasi, perubahan pasar kerja tetap menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Otomatisasi berpotensi mengubah kebutuhan tenaga kerja, khususnya pada pekerjaan rutin. Karena itu, strategi investasi AI perlu berjalan seiring dengan pembaruan pendidikan, pelatihan ulang (reskilling), peningkatan keterampilan (upskilling), dan penguatan perlindungan sosial.

Fakhrul menilai peningkatan investasi dan produktivitas harus berujung pada manfaat yang dirasakan masyarakat, terutama melalui penciptaan pekerjaan dan pertumbuhan pendapatan rumah tangga. “Capital formation tidak boleh berhenti menjadi server, bangunan, dan megawatt listrik. Ia harus menjadi job formation, kemudian household income formation,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa perubahan teknologi dapat memengaruhi sistem pendidikan dan basis penerimaan pajak. Apabila pertumbuhan pendapatan semakin banyak berasal dari modal dibandingkan tenaga kerja, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan ekonomi agar manfaat produktivitas tetap dapat dirasakan secara luas.

Menurut Fakhrul, Indonesia masih memiliki peluang untuk mengambil posisi strategis dalam perkembangan ekonomi AI di Asia. Kuncinya adalah menghubungkan investasi, pembangunan infrastruktur, penciptaan pekerjaan, pengembangan industri lokal, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja dalam satu strategi yang saling mendukung. “Kalau dunia sedang membangun ekonomi AI, Indonesia jangan hanya menjadi pasar akhirnya. Kita harus menjadi salah satu tempat asetnya dibangun, modalnya ditanamkan, dan pendapatan barunya diciptakan,” ujar Fakhrul.

Dengan demikian, tantangan Indonesia bukan sekadar mengantisipasi disrupsi pekerjaan akibat AI, melainkan memastikan gelombang investasi teknologi tersebut ikut membangun industri, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.