Presiden Prabowo Tegaskan Kedaulatan Pangan sebagai Prioritas Nasional

Jakarta, InfoPublik — Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap kebijakan pangan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kedaulatan nasional dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (2/12/2024).

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kebijakan pangan yang dijalankan pada tahun 2024 merupakan kelanjutan dari program yang telah diletakkan oleh Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap implementasi kebijakan pangan yang telah dilaksanakan selama 2024, meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, seperti fenomena El Nino dan La Nina.

"Kita terus berkomitmen untuk berpihak kepada rakyat dan kepentingan nasional. Terima kasih atas dasar yang telah diletakkan Presiden sebelumnya. Berkat kerja keras dan dukungan dari semua pihak, kita mampu melewati tahun yang penuh tantangan ini," ujar Presiden dalam keterangan yang diterima InfoPublik pada Selasa (3/12/2024).

Presiden juga memberikan apresiasi kepada tim yang menangani sektor pangan, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Perum Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA). Kepala Negara optimistis Indonesia akan segera mencapai kedaulatan pangan, baik dalam hal beras maupun komoditas pangan lainnya. "Cadangan pangan kita sangat baik, mendekati 2 juta ton. Saya yakin pada tahun 2025, Indonesia tidak akan mengimpor beras lagi," tegas Prabowo.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa inflasi pangan pada akhir 2024 diperkirakan akan tetap stabil. "Inflasi pangan pada November 2024 tumbuh dari -0,11 persen menjadi 1,07 persen. Pada Desember ini, Bulog akan menyalurkan 220 ribu ton beras kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), dan program ini akan berlanjut hingga Februari 2025," jelas Arief.

Arief juga mencatat bahwa inflasi pangan berhasil terkendali dalam tiga tahun terakhir. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi pangan pada Desember 2023 tercatat sebesar 1,42 persen, turun dari 2,24 persen pada 2022 dan 2,32 persen pada 2021. Inflasi beras pun cenderung stabil, dengan deflasi sebesar 0,45 persen pada November 2024.

Pemerintah berencana mengurangi jumlah penerima bantuan beras pada tahun 2025 menjadi 16 juta orang, sesuai dengan penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 25,22 juta orang. Prioritas penerima bantuan beras akan difokuskan pada desil 1 dan 2, lansia tunggal, serta perempuan kepala keluarga miskin.

Sebagai tambahan, pemerintah akan meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memperkuat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dengan target penyaluran 1,5 juta ton pada tahun 2025. "Kami memastikan beras berkualitas dengan harga terjangkau tetap tersedia di pasaran, demi kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkas Arief.