Bapanas Tegaskan Komitmen Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Jakarta, InfoPublik – Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola sistem pangan demi menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi di Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan, Kelik Budiana dalam kegiatan Pertemuan Evaluasi Nasional Kewaspadaan Pangan Tahun 2024 di Yogyakarta, Jum’at (29/11/2024). 

Kelik menyampaikan bahwa pihaknya telah merancang berbagai langkah strategis guna mengantisipasi kerawanan pangan di tingkat pusat dan daerah. Ia juga memaparkan tiga kegiatan prioritas yang menjadi fokus Bapanas. Pertama, penyusunan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) secara berkala oleh pemerintah pusat dan daerah. “SKPG ini akan menjadi alat early warning system untuk menetapkan kebijakan pangan dan gizi,” jelas Kelik dalam keterangan yang diterima InfoPublik.

Kegiatan prioritas kedua adalah Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) yang bertujuan mencegah dan mengurangi food loss and waste (FLW) di 15 provinsi pelaksana. Ketiga, Bapanas melaksanakan Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS) di 10 provinsi dan 30 kabupaten/kota, menyasar 17.000 siswa di 90 sekolah dasar. “Kami sangat mengapresiasi daerah yang telah mendukung dan mereplikasi program ini melalui APBD,” ujarnya.

Kelik juga menyoroti pentingnya dukungan regulasi dalam mengurangi food loss and waste. “Bapanas tengah mempersiapkan rancangan peraturan presiden tentang penyelamatan susut dan sisa pangan (SSP). Perpres ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menata pengelolaan SSP secara berkelanjutan,” tambahnya.

Selain itu, Kelik menyebut bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, program pemberian makanan bergizi bagi siswa akan dilanjutkan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), bagian dari prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan yang sama, Pejabat Pelaksana Kegiatan Kewaspadaan Pangan, Nita Yulianis mengungkapkan bahwa indikator kerawanan pangan dapat dilihat melalui Prevalence of Undernourishment (PoU). “PoU Indonesia pada 2023 mencapai 8,53 persen, turun dari 10,21 persen pada 2022. Kami terus berupaya menurunkannya hingga mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) sebesar 5 persen,” paparnya.

Nita juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk donatur pangan dan bank pangan, untuk memperkuat program GSP. Ia berharap pertemuan evaluasi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan program di masa depan.

Pertemuan ini dihadiri secara luring oleh 150 peserta dari 38 provinsi, serta melibatkan 514 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota secara daring. Bapanas optimistis langkah ini akan memperkuat ketahanan pangan nasional menuju keberlanjutan.