- Oleh Wahyu Sudoyo
- Minggu, 22 Desember 2024 | 19:20 WIB
: Foto: Humas KKP
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah, akademisi, dan pemerhati lingkungan untuk menyusun peta potensi Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM).
Peta itu berguna untuk mengidentifikasi kategori lokasi yang berpotensi OECM melalui pembaruan data dan informasi secara berkelanjutan. KKP berkolaborasi dengan WWF, Konservasi Indonesia (KI), Rare, Rekam Nusantara, Coral Triangle Center (CTC), dan Yayasan Pesisir Lestari (YPL).
“KKP berkomitmen memperluas kawasan konservasi laut hingga 30 persen pada 2045 melalui pendekatan OECM yang terangkum dalam dokumen MPA Vision 30x45,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo, dalam siaran pers KKP di Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Victor menyampaikan bahwa pendekatan OECM akan mengintegrasikan potensi-potensi konservasi ke dalam program nasional. Program itu mendukung ekonomi biru dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, melindungi ekosistem penting, serta memastikan mata pencaharian masyarakat lokal.
Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Firdaus Agung, menjelaskan bahwa KKP dan Konsorsium MPA dan OECM telah merumuskan definisi dan kriteria OECM. Proses ini melibatkan model konservasi berbasis masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi lokal di Indonesia. Uji petik telah dilakukan di beberapa wilayah potensial dengan partisipasi masyarakat untuk menilai kesesuaian dan menghimpun masukan serta ide dari tingkat tapak.
“Pendekatan OECM di luar kawasan konservasi memberi peluang untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan yang berkelanjutan, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE),” jelas Firdaus.
Ia menambahkan bahwa praktik-praktik konservasi berbasis masyarakat dapat terdokumentasi sebagai bagian dari keberagaman budaya yang belum tercatat secara formal.
Pada Konferensi Keanekaragaman Hayati, COP-CBD ke-16, Indonesia kembali menegaskan komitmen konservasi laut melalui pendekatan OECM. Langkah itu merupakan upaya mencapai ekonomi biru yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, dalam berbagai forum global menegaskan bahwa konservasi wilayah laut adalah strategi kunci dalam memulihkan kelautan dan ekosistem perairan. Melalui strategi itu, kesehatan dan produktivitas laut diharapkan terjaga, mendukung implementasi ekonomi biru di Indonesia.