KKP Optimalkan Pangan Biru untuk Swasembada dan Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi pangan biru (pangan akuatik) dalam rangka mendukung target swasembada pangan pada 2028. KKP juga berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

“Ikan, sebagai salah satu komponen utama pangan biru, berperan penting sebagai sumber protein dan bahan baku industri pengolahan, serta berkontribusi besar pada perekonomian,” ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo, dalam acara Bincang Bahari menjelang Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2024, bertema “Pangan Biru untuk Swasembada Pangan,” di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

Budi memaparkan bahwa produksi perikanan Indonesia pada tahun lalu mencapai 24,7 juta ton, dengan mayoritas berasal dari perikanan budi daya. Potensi lestari perikanan tangkap mencapai 12,01 juta ton per tahun, berdasarkan data dari Permen KP Nomor 18 tahun 2021.

KKP berfokus pada peningkatan kualitas produksi perikanan budi daya melalui program modeling budi daya komoditas utama yang termasuk dalam program ekonomi biru. Di sektor penangkapan, transformasi terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan meningkatkan daya saing produk perikanan.

“Sebagai negara kepulauan, ini momentum baik untuk menggali dan memanfaatkan sumber protein yang melimpah, seperti ikan, demi kesejahteraan masyarakat,” lanjut Budi.

KKP juga memperkuat sektor hilir dengan mendukung pelaku usaha pengolahan ikan agar menghasilkan produk berkualitas tinggi dan aman dikonsumsi. Upaya ini mencakup pengembangan platform digital untuk memudahkan pemetaan dan distribusi hasil perikanan.

KKP menjalin sinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait untuk mendukung program makan bergizi gratis. “Kami memetakan potensi ikan yang ada, lokasi pendaratan, dan pusat pelayanan makan bergizi, agar distribusi lebih efisien,” jelas Budi. Data menunjukkan bahwa 53 persen kebutuhan protein masyarakat Indonesia dipenuhi oleh ikan.

Budi juga mengungkapkan bahwa KKP akan mendorong hilirisasi rumput laut, dengan memanfaatkannya sebagai bahan baku pupuk organik cair untuk mendukung sektor pertanian. “Semua jenis rumput laut bisa digunakan sebagai bahan baku pupuk, yang akan membantu ketahanan pangan,” tambahnya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hamdan Hamedan, menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Swasembada pangan adalah langkah besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju,” ungkap Hamdan. Pemerintah telah mengalokasikan Rp139,4 triliun untuk program ketahanan pangan, yang mencakup sektor perikanan.

Hamdan menyoroti bahwa sektor perikanan disebutkan sebanyak 19 kali dalam visi dan misi Presiden Prabowo, menunjukkan betapa pentingnya sektor ini. “Data KKP tentang produksi 24,7 juta ton memperlihatkan kapasitas yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan nasional,” paparnya.

Guru Besar Universitas Padjadjaran, Prof. Yudi Nurul Ihsan, yang juga hadir sebagai narasumber, menyatakan bahwa dunia menghadapi empat krisis: iklim, pangan, sosial, dan lingkungan. Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan Indonesia berpotensi besar mengatasi krisis tersebut. “Program ekonomi biru KKP akan memperkuat tata kelola sumber daya laut dan menghasilkan produk berkelanjutan,” kata Prof. Yudi.

Ia yakin bahwa sektor kelautan dapat menyerap karbon dan menyediakan protein tinggi yang bergizi, jika dikelola tanpa pencemaran. “Laut kita bisa menjadi solusi bagi pemanasan global dan krisis pangan,” terangnya.

Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI), Sadarma Suhaim Saragih, mendukung program makan bergizi gratis. “Ikan kaleng adalah produk bergizi tinggi yang dapat didistribusikan ke berbagai wilayah tanpa perlu penyimpanan khusus,” jelas Sadarma. Ia menekankan bahwa ikan kaleng dapat menjadi solusi logistik yang efisien, menjangkau daerah terpencil di Indonesia.