Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Astronomi, Thomas Djamaludin, saat menyampaikan kriteria baru penetapan awal bulan Hijriah/Foto: Humas BRIN
Jakarta, InfoPublik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan kriteria baru penetapan awal bulan Hijriah didasarkan dari kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) pada 2021.
Dikutip dari keterangan Humas BRIN pada Minggu (10/9/2014), kriteria hilal berubah menjadi ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Mulai diterapkan di Indonesia mulai 2022.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Astronomi, Thomas Djamaludin, menyampaikan bahwa perubahan hilal berpengaruh terhadap penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia yang menggunakan metode hisab dan rukiyat.
Ia mengatakan bahwa rukyat (pengamatan) dan hisab (perhitungan) secara astronomi dinilai setara dalam penentuan awal bulan Hijriah. Sehingga, tidak ada dikotomi antara rukyat dan hisab.
"Metode rukyat hilal diterapkan pada 29 Hijriah untuk melaksanakan contoh Rasul (ta’abudi). Agar rukyat akurat, arahnya dibantu dengan hasil hisab. Hisab bisa digunakan untuk membuat kalender sampai waktu yang panjang di masa depan. Agar hisab merujuk juga pada contoh Rasul, maka kriterianya dibuat sesuai dengan hasil rukyat jangka panjang, berupa data visibilitas hilal atau imkan rukyat (kemungkinan bisa dirukyat),” ungkap Thomas.
Ia juga menjelaskan terkait perhitungan tersebut akan berpotensi dalam perbedaan awal puasa tahun ini, namun diprediksi kesamaan dalam satu syawal. Hal itu menjadikan awal puasa diperkirakan dimulai pada 12 Maret 2024, dan Idulfitri atau 1 Syawal 1445 Hijriah akan jatuh bersamaan pada 10 April 2024.
"Terkait perbedaan yang terjadi lebih karena perbedaan kriteria dan perbedaan otoritas yang belum bisa disatukan, tetapi Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus mengupayakan adanya persamaan. Perbedaan yang ada harus kita hormati namun upaya untuk mencari titik temu harus kita teruskan,” jelas Thomas.
Kepala Sub Direktorat Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah Kemenag, Ismail Fahmi, mengatakan bahwa penentuan awal bulan Hijriah dengan kriteria yang baru perhitungannya lebih scientific ketimbang kriteria yang terdahulu, namun pihaknya akan melakukan evaluasi terkait penetapan awal bulan Hijriah dengan kriteria baru itu jika terdapat koreksian dalam penerapannya.
"Semoga apa yang dimusyawarahkan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat dan juga bisa menjadi ketenangan dalam menjalankan ibadah Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah" Ungkap Ismail.
Ismail berpesan supaya masyarakat tetap bersatu dari adanya perbedaan dari penetapan awal hijriah karena itu merupakan semuah rahmat bagi umat.
"Perbedaan itu adalah rahmat, tetapi kalau berbeda saja menjadi rahmat apalagi jika kita bisa bersatu" pungkasnya.
