- Oleh Dian Thenniarti
- Sabtu, 7 September 2024 | 11:35 WIB
: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyerahkan dua Sertifikat Hak Pakai yang diperuntukkan bagi Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyerahan berlangsung di Kodam VI/Mulawarman, Kota Balikpapan pada Rabu (28/2/2024)/Foto: Humas Kementerian ATR/BPN
Balikpapan, InfoPublik - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan dua Sertifikat Hak Pakai yang diperuntukkan bagi Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyerahan berlangsung di Kodam VI/Mulawarman, Kota Balikpapan pada Rabu (28/2/2024).
Dalam sambutannya, Menteri Agus mengatakan bahwa banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghadirkan keadilan khususnya kepastian hukum hak atas tanah, termasuk aset negara seperti aset Tentara Nasional Indonesia (TNI). Adanya sertifikat itu tanah ia harapkan bukan hanya memberikan kepastian hukum atas aset TNI, namun juga bisa memitigasi adanya sengketa tanah dengan berbagai pihak.
Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, penyerahan sertipikat itu bisa menjadi awal pembangunan fasilitas dari Kogabwilhan II. "Tentunya mudah-mudahan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya karena ini menjadi awal yang baik, secara resmi kali ini. Dalam waktu dekat pembangunan Markas Kogabwilhan II bisa segera dilanjutkan, bukan hanya fasilitas komandonya saja tapi juga perumahan bagi para perwira karena ini sangat diperlukan," tuturnya,
Selain menyerahkan sertifikat, Menteri AHY juga akan mengunjungi beberapa lokasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia akan meninjau secara langsung, menelaah kendala, sekaligus mengecek progres pekerjaan yang telah dilaksanakan. "Kami ingin menuntaskan segala pekerjaan rumah dan target-target yang harus dituntaskan pada 2024 ini," ucapnya.
"Di antaranya kita bisa mengawal, menyukseskan proyek strategis yang dinantikan oleh kita semua, yaitu IKN. Kementerian ATR/BPN ini sangat fundamental untuk menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah. Kalau itu sudah dipenuhi, pembangunan bisa berjalan dengan baik, investasi bisa mengalir," lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.
Pada kesempatan yang sama, Panglima Kodam VI Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo mengungkapkan, dua sertipikat yang diserahkan kali ini diperuntukkan atas tanah seluas 49,7 hektare yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ia pun sepakat bahwa adanya sertipikat bisa mempermudah pembangunan di Kogabwilhan II.
"Tentunya ini sangat membantu dalam upaya pengembangan gerak satuan, khususnya dalam pembangunan sarana prasarana, sehingga dapat meningkatkan semangat motivasi kepada seluruh prajurit," pungkas Mayjen TNI Tri Budi Utomo.
Panglima Kodam VI Mulawarman juga menjelaskan, Kogabwilhan II mendukung ketahanan wilayah pertahanan secara prinsip untuk mencapai kesiapsiagaan dalam penanganan ancaman dan gangguan wilayah Indonesia. Di mana bagian itu termasuk darat, laut, dan udara yang wilayahnya meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, sampai dengan Jawa Timur.
Adapun turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN, Sigit Raditya; Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik, Andi Saiful Haq; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi beserta jajaran.