:
Oleh Wandi, Senin, 13 Juni 2016 | 07:10 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 448
Jakarta, InfoPublik - Anggota DPR M Misbakhun mengaku waswas dengan rencana pemerintah merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 untuk memangkas total anggaran.
Menurutnya, pemangkasan anggaran dalam dua tahun berturut-turut ini bisa berdampak negatif secara ekonomi dan psikologis yang menggerus kepercayaan pasar dan investor kepada kredibilitas pemerintahan Joko Widodo. “Pemotongan anggaran belanja negara sebenarnya memberikan sinyal buruk ke pasar dan investor. Terlepas dari apa pun alasannya, pasar dan investor akan memaknainya sebagai kontraksi pertumbuhan,” katanya, Minggu (12/6).
Misbakhun lantas mengingatkan akan APBN 2015 yang menjadi tahun pertama pemerintahan Jokowi. Saat itu belanja negara dipatok Rp 2.039,5 triliun dengan target penerimaan negara 1.793,6 triliun.
Namun, melalui APBNP 2015, target pendapatan negara turun menjadi Rp 1.761,6 triliun. Konsekuensinya, belanja negara dipangkas menjadi Rp 1.984,1 triliun.
Menurut Misbakhun, faktor penyebab pemangkasan anggaran kala itu adalah perekonomian domestik dan global terus melesu. Dari sisi eksternal, ekonomi di Eropa dan Jepang masih terpuruk.
Pemulihan ekonomi Amerika Serikat pun belum solid. Sementara, ekonomi Tiongkok -meskipun mengarah ke kondisi yang lebih stabil- masih diwarnai risiko pelemahan yang tinggi.
Kondisi di dalam negeri tak kalah lesu. Kejatuhan harga komoditas, terutama batu bara membuat banyak perusahaan tambang merugi. Beberapa di antaranya sampai gulung tikar.
“Dampaknya, penerimaan negara terutama dari pajak jauh menyusut. Kejatuhan harga minyak juga membuat pendapatan negara dari minyak dan gas anjlok drastis,” paparnya.
Misbakhun menduga pengalaman 2015 berpotensi terulang. Dia melihat tanda-tanda anggaran belanja dalam APBN-P 2016 juga bakal dipangkas.
Karena itu, politikus yang terpilih dari daerah pemilihan Jawa Timur II tersebut mewanti-wanti pemerintah agar menghindari pemangkasan anggaran. “Dalam teori ekonomi, sinyal kontraksi pertumbuhan merupakan hal yang sangat berbahaya sehingga sebisa mungkin harus dihindari oleh pemerintah,” tutur mantan pegawai Ditjen Pajak tersebut.
Ketika psikologis pasar dan investor terganggu, tambah Misbakhun, mereka cenderung akan mengerem segala aktivitasnya. Jika pemerintahan Jokowi selalu merevisi anggaran belanjanya menjadi lebih rendah, maka lama-kelamaan kredibilitasnya akan jatuh.
“Pemerintahan Jokowi akan diragukan kompetensi dan kemampuannya dalam merancang serta mengeksekusi anggaran,” katanya.
Beberapa pekan terakhir, DPR dan pemerintah sibuk membahas anggaran kementerian dan lembaga di APBNP 2016. Melalui revisi APBN itu, hampit semua pos diusulkan untuk dipangkas anggarannya.
