- Oleh Untung Sutomo
- Jumat, 20 Desember 2024 | 22:17 WIB
: Menparekraf Sandiaga Uno temui pelaku usaha di Bali yang tergabung dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) di The Royal Santrian, Nusa Dua, Bali, Selasa (3/9/2024). Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf
Oleh Untung Sutomo, Selasa, 3 September 2024 | 20:59 WIB - Redaktur: Untung S - 270
Bali, InfoPublik – Di sela-sela agenda High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP) dan Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 2024, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan pelaku usaha di Bali yang tergabung dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). Pertemuan itu bertujuan untuk mendiskusikan arah pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan.
Dalam audiensi bersama GIPI di The Royal Santrian, Nusa Dua, Bali, pada Selasa (3/9/2024), Menparekraf Sandiaga menjelaskan bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun transisi, di mana dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang nasional serta sektoral disusun. Salah satunya adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pariwisata yang akan menjadi acuan dalam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif selama lima tahun ke depan.
“Kami juga akan menyelesaikan undang-undang pariwisata yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan serta pengelolaan desa wisata, dan bagaimana kita membuka peluang usaha bagi UMKM, khususnya di desa-desa wisata di Indonesia,” ujar Sandiaga.
Menparekraf menekankan pentingnya masukan dari para pelaku usaha pariwisata, terutama dari GIPI Bali. Ia mencatat bahwa 50 persen devisa negara berasal dari sektor pariwisata Bali, yang telah menjadi acuan bagi pariwisata dunia.
"Renstra Pariwisata dan RUU Kepariwisataan ini adalah perubahan yang cukup fundamental, sehingga perlu kehati-hatian dan tidak terburu-buru. Masukan dari para pelaku pariwisata di seluruh nusantara sangat penting," ujar Sandiaga.
Pelaku usaha parekraf Bali memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pandangan dan usulan terkait hambatan yang sedang dialami Bali saat ini, mulai dari digitalisasi, carrying capacity, usulan membangun Badan Pengelolaan Pariwisata, tata kelola destinasi pariwisata, alih fungsi lahan, hingga pengembangan wisata kesehatan yang dapat meningkatkan masa tinggal wisatawan.
Yoga Iswara, Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali, mencatat bahwa wisatawan mancanegara yang datang ke Bali sudah mencapai 50,17 persen atau 3,5 juta perjalanan dari target 7 juta wisatawan di 2024. Meskipun strategi pasca-pandemi membuahkan hasil, masih ada hal yang perlu dievaluasi agar pariwisata Bali ke depan lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Masalah yang terjadi saat ini adalah Bali tidak sepenuhnya mengendalikan masalah OSS yang berhubungan dengan pembangunan di Bali, yang dapat menyebabkan over development dan over tourism,” ujar Yoga Iswara.
Lebih lanjut, Yoga Iswara menjelaskan bahwa over tourism bukan hanya disebabkan oleh jumlah wisatawan yang meningkat, tetapi juga oleh tata kelola destinasi pariwisata yang kurang baik.
“Yang kita butuhkan ke depan adalah tata kelola dan standar pariwisata yang mengatur jumlah wisatawan per hari serta dampaknya terhadap lingkungan dan sosial,” tambah Yoga Iswara.
Di sisi lain, Ketua Bali Medical Tourism Association (BMTA), Dr. Gede Patra, melihat perlunya pengembangan lebih spesifik terkait wisata kesehatan di Bali. Ia berharap KEK Sanur dan KEK Kura-kura dapat memperkuat sektor ini.
“Kami di Bali, dengan potensi yang ada, mulai bergerak dan berkoordinasi dengan desa wisata serta resort. Kami ingin memperkuat program wellness Bali yang sudah dikenal,” ungkap Dr. Gede.
Merespons masukan tersebut, Menparekraf Sandiaga mengatakan bahwa kendala dan usulan yang diterima akan menjadi catatan penting dan akan disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo.
Ratas nantinya akan membahas persoalan mengenai moratorium alih fungsi lahan dan pembangunan fasilitas akomodasi di Bali Selatan, serta kebijakan OSS, dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Ratas itu akan diberikan arahan oleh Bapak Presiden yang akan diimplementasikan bersama kementerian terkait,” kata Menparekraf Sandiaga.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kadispar Prov Bali, Tjok Bagus Pemayun; Tokoh Masyarakat Bali, Ni Luh Djelantik; Ketua GIPI Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana; serta seluruh tamu undangan. Menparekraf Sandiaga juga didampingi oleh Direktur Kajian Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, Agustini Rahayu, dan Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani.